Saturday, July 23, 2011

Amalan Keliru di Bulan Sya'ban

oleh Anggit Tinarbuka AW


Bulan Sya'ban adalah bulan yang penuh kebaikan. Di bulan tersebut banyak yang lalai untuk beramal sholeh karena yang sangat dinantikan adalah bulan Ramadhan. Mengenai bulan Sya'ban, Nabishallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,



ذَلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ


Bulan Sya’ban adalah bulan di mana manusia mulai lalai yaitu di antara bulan Rajab dan Ramadhan. Bulan tersebut adalah bulan dinaikkannya berbagai amalan kepada Allah, Rabb semesta alam. Oleh karena itu, aku amatlah suka untuk berpuasa ketika amalanku dinaikkan.” (HR. An Nasa’i no. 2357. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini hasan).


Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memperingatkan keras agar umatnya tidak beramal tanpa tuntunan. Rasul shallallahu 'alaihi wa sallam ingin sekali umatnya mengikuti ajaran beliau dalam beramal sholeh. Jika beliau shallallahu 'alaihi wa sallam tidak memberikan tuntunan dalam suatu ajaran, maka tidak perlu seorang pun mengada-ada dalam membuat suatu amalan. Islam sungguh mudah, cuma sekedar ikuti apa yang Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam contohkan, itu sudah mencukupi.


Dari 'Aisyah radhiyallahu 'anha, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

مَنْ أَحْدَثَ فِى أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ


Barangsiapa membuat suatu perkara baru dalam agama kami ini yang tidak ada asalnya, maka perkara tersebut tertolak.” (HR. Bukhari no. 20 dan Muslim no. 1718)


Dalam riwayat Muslim disebutkan,

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ


Barangsiapa melakukan suatu amalan yang bukan ajaran kami, maka amalan tersebut tertolak.” (HR. Muslim no. 1718)


Bid'ah sendiri didefinisikan oleh Asy Syatibi rahimahullah dalam kitab Al I'tishom,

عِبَارَةٌ عَنْ طَرِيْقَةٍ فِي الدِّيْنِ مُخْتَرَعَةٍ تُضَاهِي الشَّرْعِيَّةَ يُقْصَدُ بِالسُّلُوْكِ عَلَيْهَا المُبَالَغَةُ فِي التَّعَبُدِ للهِ سُبْحَانَهُ


"Suatu istilah untuk suatu jalan dalam agama yang dibuat-buat (tanpa ada dalil, pen) yang menyerupai syari’at (ajaran Islam), yang dimaksudkan ketika menempuhnya adalah untuk berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah Ta’ala."


Amalan yang Ada Tuntunan di Bulan Sya'ban

Amalan yang disunnahkan di bulan Sya'ban adalah banyak-banyak berpuasa. 'Aisyah radhiyallahu 'anha berkata,

فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ إِلاَّ رَمَضَانَ ، وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِى شَعْبَانَ


"Aku tidak pernah sama sekali melihat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam berpuasa secara sempurna sebulan penuh selain pada bulan Ramadhan. Aku pun tidak pernah melihat beliau berpuasa yang lebih banyak daripada berpuasa di bulan Sya’ban.” (HR. Bukhari no. 1969 dan Muslim no. 1156)


Di bulan Sya'ban juga amat dekat dengan bulan Ramadhan, sehingga bagi yang masih memiliki utang puasa, maka ia punya kewajiban untuk segera melunasinya. Jangan sampai ditunda kelewat bulan Ramadhan berikutnya.


Amalan yang Tidak Ada Tuntunan di Bulan Sya'ban

Adapun amalan yang tidak ada tuntunan dari Nabi shallallahu 'alaihi  wa sallam banyak yang tumbuh subur di bulan Sya'ban, atau mendekati atau dalam rangka menyambut bulan Ramadhan. Boleh jadi ajaran tersebut warisan leluhur yang dijadikan ritual. Boleh jadi ajaran tersebut didasarkan pada hadits dho'if (lemah) atau maudhu' (palsu). Apa saja amalan tersebut? Berikut beberapa di antaranya:


1. Kirim do'a untuk kerabat yang telah meninggal dunia dengan baca yasinan atau tahlilan. Yang dikenal dengan Ruwahan karena Ruwah (sebutan bulan Sya'ban bagi orang Jawa) berasal dari kata arwah sehingga bulan Sya'ban identik dengan kematian. Makanya sering di beberapa daerah masih laris tradisi yasinan atau tahlilan di bulan Sya'ban. Padahal Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan para sahabat tidak pernah mencontohkannya.


 

2. Menghidupkan malam Nishfu Sya'ban dengan shalat dan do'a.


Tentang malam Nishfu Sya'ban sendiri ada beberapa kritikan di dalamnya, di antaranya:

a. Tidak ada satu dalil pun yang shahih yang menjelaskan keutamaan malam Nishfu Sya’ban. Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan, “Tidak ada satu dalil pun yang shahih dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dan para sahabat. Dan dalil yang ada hanyalah dari beberapa tabi’in yang merupakan fuqoha’ negeri Syam.” (Lathoif Al Ma’arif, 248). Juga yang mengatakan seperti itu adalah Abul 'Ala Al Mubarakfuri, penulis Tuhfatul Ahwadzi.


Contoh hadits dho'if yang membicarakan keutamaan malam Nishfu Sya'ban, yaitu hadits Abu Musa Al Asy’ari, ia berkata, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,


إِنَّ اللَّهَ لَيَطَّلِعُ فِى لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ إِلاَّ لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ


Sesungguhnya Allah akan menampakkan (turun) di malam Nishfu Sya'ban kemudian mengampuni semua makhluk-Nya kecuali orang musyrik atau orang yang bermusuhan dengan saudaranya.” (HR. Ibnu Majah no. 1390). Penulis Tuhfatul Ahwadzi berkata, “Hadits ini  munqothi’ (terputus sanadnya).” [Berarti hadits tersebut dho’if/ lemah].


b. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

 

لاَ تَخْتَصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِى وَلاَ تَخُصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الأَيَّامِ


Janganlah mengkhususkan malam Jum’at dari malam lainnya untuk shalat. Dan janganlah mengkhususkan hari Jum’at dari hari lainnya untuk berpuasa.” (HR. Muslim no. 1144).


Seandainya ada pengkhususan suatu malam tertentu untuk ibadah, tentu malam Jum’at lebih utama dikhususkan daripada malam lainnya. Karena malam Jum’at lebih utama daripada malam-malam lainnya. Dan hari Jum’at adalah hari yang lebih baik dari hari lainnya karena dalam hadits dikatakan,


“Hari yang baik saat terbitnya matahari adalah hari Jum’at.” (HR. Muslim).


Tatkala Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam memperingatkan agar jangan mengkhususkan malam Jum’at dari malam lainnya dengan shalat tertentu, hal ini  menunjukkan bahwa malam-malam lainnya lebih utama untuk tidak dikhususkan dengan suatu ibadah di dalamnya kecuali jika ada dalil yang mendukungnya. (At Tahdzir minal Bida’, 28).


c. Malam nishfu Sya'ban sebenarnya seperti malam lainnya. Syaikh Muhammad bin Sholih Al Utsaimin rahimahullah mengatakan,

“Malam Nishfu Sya’ban sebenarnya seperti malam-malam lainnya. Janganlah malam tersebut dikhususkan dengan shalat tertentu. Jangan pula mengkhususkan puasa tertentu ketika itu. Namun catatan yang perlu diperhatikan, kami sama sekali tidak katakan,


“Barangsiapa yang biasa bangun shalat malam, janganlah ia bangun pada malam Nishfu Sya’ban. Atau barangsiapa yang biasa berpuasa pada ayyamul biid (tanggal 13, 14, 15 H), janganlah ia berpuasa pada hari Nishfu Sya’ban (15 Hijriyah).


”Ingat, yang kami maksudkan adalah janganlah mengkhususkan malam Nishfu Sya’ban dengan shalat tertentu atau siang harinya dengan puasa tertentu." (Liqo’ Al Bab Al Maftuh, kaset no. 115)


d. Dalam hadits-hadits tentang keutamaan malam Nishfu Sya’ban disebutkan bahwa Allah akan mendatangi hamba-Nya atau akan turun ke langit dunia. Perlu diketahui bahwa turunnya Allah di sini tidak hanya pada malam Nishfu Sya’ban. Sebagaimana disebutkan dalam Bukhari-Muslim bahwa Allah turun ke langit dunia pada setiap 1/3 malam terakhir, bukan pada malam Nishfu Sya’ban saja. Oleh karenanya, keutamaan malam Nishfu Sya’ban sebenarnya sudah masuk pada keumuman malam, jadi tidak perlu diistimewakan.


‘Abdullah bin Al Mubarok rahimahullah pernah ditanya mengenai turunnya Allah pada malam Nishfu Sya’ban, lantas beliau pun memberi jawaban pada si penanya,


“Wahai orang yang lemah! Yang engkau maksudkan adalah malam Nishfu Sya’ban?! Perlu engkau tahu bahwa Allah itu turun di setiap malam (bukan pada malam Nishfu Sya’ban saja, -pen).” Dikeluarkan oleh Abu ‘Utsman Ash Shobuni dalam I’tiqod Ahlis Sunnah (92).


Al ‘Aqili rahimahullah mengatakan,


“Mengenai turunnya Allah pada malam Nishfu Sya’ban, maka hadits-haditsnya itu layyin (menuai kritikan). Adapun riwayat yang menerangkan bahwa Allah akan turun setiap malam, itu terdapat dalam berbagai hadits yang shahih. Ketahuilah bahwa malam Nishfu Sya’ban itu sudah masuk pada keumuman malam, insya Allah.” Disebutkan dalam Adh Dhu’afa’ (3/2


3. Menjelang Ramadhan diyakini sebagai waktu utama untuk ziarah kubur, yaitu mengunjungi kubur orang tua atau kerabat (dikenal dengan "nyadran"). Yang tepat, ziarah kubur itu tidak dikhususkan pada bulan Sya'ban saja. Kita diperintahkan melakukan ziarah kubur setiap saat agar hati kita semakin lembut karena mengingat kematian. Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,


زُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الآخِرَةَ


Lakukanlah ziarah kubur karena hal itu lebih mengingatkan kalian pada akhirat (kematian).” (HR. Muslim no. 976).


Jadi yang masalah adalah jika seseorang mengkhususkan ziarah kubur pada waktu tertentu dan meyakini bahwa menjelang Ramadhan adalah waktu utama untuk 'nyadran' atau 'nyekar'. Ini sungguh suatu kekeliruan karena tidak ada dasar dari ajaran Islam yang menuntunkan hal ini.


4. Menyambut bulan Ramadhan dengan mandi besar, padusan, atau keramasan. Amalan seperti ini juga tidak ada tuntunannya sama sekali dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. Puasa tetap sah jika tidak lakukan keramasan, atau padusan ke tempat pemandian atau pantai (seperti ke Parangtritis). Mandi besar itu ada jika memang ada sebab yang menuntut untuk mandi seperti karena junub maka mesti mandi wajib (mandi junub). Lebih parahnya lagi mandi semacam ini (yang dikenal dengan “padusan”), ada juga yang melakukannya campur baur laki-laki dan perempuan (baca: ikhtilath) dalam satu tempat pemandian. Ini sungguh merupakan kesalahan yang besar karena tidak mengindahkan aturan Islam. Bagaimana mungkin Ramadhan disambut dengan perbuatan yang bisa mendatangkan murka Allah?!


Cukup dengan Ajaran Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam

Ibnu Mas’ud radhiyallahu ‘anhu berkata,

اتَّبِعُوا، وَلا تَبْتَدِعُوا فَقَدْ كُفِيتُمْ، كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلالَةٌ


 

Ikutilah (petunjuk Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, pen), janganlah membuat amalan yang tidak ada tuntunannya. Karena (ajaran Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam) itu sudah cukup bagi kalian. Semua bid’ah adalah sesat.” (Diriwayatkan oleh Ath Thobroniy dalam Al Mu’jam Al Kabir no. 8770. Al Haytsamiy mengatakan dalam Majma’ Zawa’id bahwa para perowinya adalah perawi yang dipakai dalam kitab shohih)


Orang yang beramal sesuai tuntunan Rasul shallallahu ‘alaihi wa sallam, itulah yang akan merasakan nikmat telaga beliau shallallahu 'alaihi wa sallam kelak. Sedangkan orang yang melakukan ajaran tanpa tuntunan, itulah yang akan terhalang dari meminum dari telaga yang penuh kenikmatan. Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,


 

أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ ، لَيُرْفَعَنَّ إِلَىَّ رِجَالٌ مِنْكُمْ حَتَّى إِذَا أَهْوَيْتُ لأُنَاوِلَهُمُ اخْتُلِجُوا دُونِى فَأَقُولُ أَىْ رَبِّ أَصْحَابِى . يَقُولُ لاَ تَدْرِى مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ


“Aku akan mendahului kalian di al haudh (telaga). Dinampakkan di hadapanku beberapa orang di antara kalian. Ketika aku akan mengambilkan (minuman) untuk mereka dari al haudh, mereka dijauhkan dariku. Aku lantas berkata, ‘Wahai Rabbku, ini adalah umatku.’ Lalu Allah berfirman, ‘Engkau sebenarnya tidak mengetahui ajaran yang tanpa tuntunan yang mereka buat sesudahmu.’ ” (HR. Bukhari no. 7049). Sehingga kita patut hati-hati dengan amalan yang tanpa dasar. Beramallah dengan ilmu dan sesuai tuntunan Rasul shallallahu 'alaihi wa sallam. 'Umar bin 'Abdul 'Aziz berkata,


 

مَنْ عَبَدَ اللهَ بِغَيْرِ عِلْمٍ كَانَ مَا يُفْسِدُ أَكْثَرَ مِمَّا يُصْلِحُ


"Barangsiapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, maka dia akan membuat banyak kerusakan daripada mendatangkan kebaikan."  (Amar Ma'ruf Nahi Munkar, Ibnu Taimiyah)


Wallahu a'lam bish showab

 

Sumber Referensi:

Catatan FB Seorang Sahabat "Muhammad Iqbal Masruri"

Monday, July 18, 2011

Akidah Islam

oleh Anggit Tinarbuka AW


Syaikh Prof. DR. Abdullah bin Abdul Aziz Al Jibrin hafidzahullah menuliskan tentang beberapa hal terkait dalam Aqidah Islam yang harus diketahui oleh seorang muslim. Dalam Akidah dapat kita ketahui beberapa istilah dan hal yang akrab dengan kita tetapi tidak kita pahami maksud dari istilah atau ajaran tersebut. Penjelasan mengenai Akidah Islam oleh syaikh abdullah dituliskan didalam kitab Tahzib Tashil Al Aqidah Al Islamiyah. Berikut beberapa penjelasan dan kandungan didalam kitab ini.



Ahlu Sunnah


Sebagian ulama memutlakkan bahwa ahlu sunnah adalah nama untuk mereka para ashabul hadits atau ahlul hadits. Hal ini karena perhatian mereka terhadap hadits yang dinukil dari Nabi shallallahu ‘alaihi was sallam, perhatian mereka untuk memisahkan mana hadits yang shohih dan mana hadits yang dho’if dan ketundukan mereka terhadap apa yang ada dalam kandungan hadits baik itu berupa aqidah dan ketentuan hukum-hukum islam.


Hadits dan sunnah adalah dua kata yang maknanya hampir sama/dekat. Ahlu Sunnah mereka adalah kelompok yang dimenangkan Allah hingga hari kiamat. Kelompok inilah yang Nabi shallallahu ‘alaihi was sallam sebutkan dalam haditsnya,


لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِى مَنْصُورِينَ لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ


“Akan senatiasa ada sekelompok orang dari ummatku yang dimenangkan (Allah ‘azza wa jalla pent.) orang-orang yang ingin mengalahkam mereka tidak dapat memberikan bahaya  kepada mereka hingga datanglah hari qiyamat”.[1]


Salaf


Salaf secara bahasa berarti sekelompok orang yang terdahulu, dalam bahasa arab dikatakan (مَضَى - أَي – يَسْلُفُ – سَلَفَ ) yang berarti berlalu, salaf seseorang (secara bahasa) berarti nenek moyangnya yang terdahulu.


Salaf secara istilah berarti para sahabat Nabi shollallahu ‘alaihi was sallam, orang-orang yang mengikuti mereka [2] dan berjalan di atas jalan beragama mereka yaitu kalangan para imam dalam islam dari tiga kurun yang utama.


Kholaf


Kholaf secara bahasa berarti sesuatu yang belakangan, yaitu sesuatu yang muncul setelah yang terdahulu.


Kholaf secara istilah berarti orang yang menyimpang dari jalan beragamanya Nabi shollallahu ‘alaihi was sallam dan para sahabatnya dalam masalah aqidah semisal Khowarij[3], Rofidhoh, Ahli Kalam/Filsafat yaitu orang-orang yang mengedepankan akal manusia di atas nash-nash syar’i[4] semisal Jahmiyah Mu’tazilah[5], Asy ‘Ariyah, Qodariyah, Murj’iah[6] dan lain-lain.


Sedangkan Ahlus Sunnah wal Jama’ah mereka adalah orang-orang yang menempuh jalan/cara beragamanya salaf, yang mana pemimpin mereka adalah para sahabat Nabi shallallahu ‘alaihi was sallamterutama pemimpin para sahabat yaitu dari kalangan Khulafa’ur Rosyidin Abu Bakr, ‘Umar, ‘Utsman dan ‘Ali rodhiyallahu ‘anhum. Hal ini mereka lakukan sebagai wujud pengamalan hadits Nabi shallallahu ‘alaihi was sallam,


عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِى وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ


“Wajib bagi kalian memegang teguh sunnahku dan sunnah Khulafaur Rosyidin, gigitlah ia dengan gigi graham kalian”[7].


Hal ini juga sebagaimana yang dikatakan Nabi shallallahu ‘alaihi was sallam ketika ditanya siapakahfirqotun naziyah/golongan yang selamat. Beliau shallallahu ‘alaihi was sallam menjawab,


مَنْ كَانَ عَلَى مِثْلِ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي


“Orang-orang yang berada di atas semisal apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya”.[8]


Mereka Ahlus Sunnah wal Jama’ah menisbatkan diri mereka kepada mazhab salaf karena itulah orang yang mengikuti salaf (dalam beragama pent.) disebut dengan istilah salafiy, orang-orang yang berada di atas aqidah salafush sholeh, orang-orang yang mengikuti salafush sholeh. Penamaan ini adalah penamaan yang sesuai makna penyebutan mereka sebagai Ahlus Sunnah disebabkan karena aqidah salafush sholeh adalah aqidah yang Nabi shollallahu ‘alaihi was sallam berada di atasnya sebagaimana dalam hadits di atas.


Adapun orang yang berjalan di atas manhajnya kholaf/orang-orang belakangan maka mereka disebut sebagai kholafiy dan mereka mengakui penamaan ini. Bahkan kebanyakan dari mereka begitu kekehnyamengatakan bahwa mazhab[9] kholaf lebih utama dari mazhab salaf mazhab yang dimana pemimpinnya adalah para sahabat Nabi shollallahu ‘alaihi was sallam. Hal ini merupakan indikasi yang jelas dari mereka sendiri atas penyelisihan mereka terhadap jalan beragamanya para sahabat Nabi shollallahu ‘alaihi was sallam yang di atasnya berada Rosulullah shollallahu ‘alaihi was sallam. Maka cukuplah hal ini sebagai indikasi atas penyimpangan mereka terhadap aqidah yang shahihah/benar.


 


Bersambung...


Dari sumber:


http://alhijroh.net/aqidah/fawaid-dari-kitab-tahzib-tashil-al-aqidah-al-islamiyah-4/









[1] HR. Bukhori no. 6881, Muslim no. 247, Abu Dawud no. 2486, Tirmidzi no. 2351, Ibnu Majah no. 6, dan lain-lain, lafadz ini milik Ibnu Majah.


[2] Guru kami hafidzahullah mengatakan,


“Tidak termasuk dalam pengertian ini seorang yang bernama Ma’bad Al Juhaniy seorang qodariyah“


sekian perkataan beliau. Ma’bad Al Juhaniy bernama lengkap Ma’bad bin Kholid Al Juhaniy Al Qodariy, ada juga yang mengatakan bahwa namanya adalah Ibnu Abdillah bin ‘Ukaym dan ada juga yang mengatakan nama kakeknya adalah ‘Uwaymir. Dia adalah seorang mubtadi’ tulen, orang yang pertama kali sesat dalam masalah qodar/taqdir tepatnya di kota Bashroh.


Dia mengambil aqidahnya ini dalam masalah taqdir dari seorang nashrani yang bernama Susan (Sausan) dari Iraq.


Dia (Sausan) ini masuk islam kemudian menjadi nashrani lagi. Kemudian pemikiran ini diambil oleh seorang yang bernama Ghoilaan Ad Dimasqiy dari Ma’bad Al Juhaniy. Ma’bad Al Juhaniy dibunuh oleh Al Hajjaaj tahun 80 H. [lihat Mauqif Ahlussunnah wal Jama’ah baina Ahli Ahwa’ wal Bida’ oleh Syaikh Prof. DR. Ibrohim Ar Ruhailiy hafidzahullah hal. 149-150/I, terbitan Makbah Al ‘Ulum wal Hikaam, Madinah, KSA.] kami sarankan agar pembaca memilki buku ini karena banyak nukilan yang bermanfaat yang telah dikumpulkan oleh Syaikh Prof. DR. Ibrohim Ar Ruhailiy hafidzahullah di dalamnya.


[3] Sekte sesat ini


dinamakan Khowarij karena mereka keluar (Khuruj) dari agama islam/pimpinan kaum muslimin.


Mereka keluar pertama kali pada saat kepemimpinan ‘Ali bin Abi Tholib, kemudian mereka berkumpul di sebuah tempat bernama Haruriy di ujung Kuffah. ‘Ali bin Abi Tholib memerangi mereka di Nahrowandalam sebuah peperangan yang sengit sehingga yang tersisa dari mereka tidak lebih dari sepuluh orang dan kaum muslimin yang meninggal dalam peperangan ini tidak lebih dari sepuluh orang. Khowarij punya banyak nama diantaranya Haruriyah, Syurroh, Maariqoh, Muhaqqimah dan mereka ridho dinamai dengan nama-nama ini kecuali dengan nama Maariqoh. [lihat Mauqif Ahlussunnah wal Jama’ah baina Ahli Ahwa’ wal Bida’ oleh Syaikh Prof. DR. Ibrohim Ar Ruhailiy hafidzahullah hal. 137-138/I].


[4] Maksudnya adalah bukan sama sekali tidak menggunakan akal dalam beragama bahkan akal merupakan salah satu syarat pembebanan syari’at. Namun yang kami maksudkan disini adalah ia menentang dalil yang tegas berupa Al Qur’an dan hadits yang shohih semata-mata karena ia menganggap dalil-dalil tersebut tidak sesuai dengan akalnya.


Kami katakan maka akal siapa yang tidak bisa menerima syari’at islam ini berarti akalnya telah rusak karena bagaimana mungkin Dzat yang Maha Mengetahui dan Maha Hikmah memberikan syari’at pada ciptaanNya yang tidak dapat mereka terima ??!!!


[5] Mu’tazilah adalah (nama untuk orang-orang yang mengikuti pemikiranpent) Washol bin ‘Atho’, Al Ghozal, Amru bin ‘Ubaid.


Mereka dinamai dengan sebutan Mu’tazilah karena pengasingan diri mereka (I’tizaal) dari majelis ilmunya Hasan Al Bashri rohimahullah.


Hal ini terjadi ketika mereka orang-orang mu’tazilah ini berbeda pendapat (dengan gurunya Al Hasan Al Bashripent.) dalam ketentuan hukum pelaku dosa besar, peristiwa ini terjadi awal-awal abad ke dua. Orang-orang yang mengikuti Mu’tazilah ini kemdian menyendiri, Qotadah dan yang lainnya meyebut mereka dengan sebutan Mu’tazilah. Ada yang mengatakan bahwa peletak pertama mazhab Mu’tazilah ini adalah Washol bin ‘Atho’ kemudian diikuti oleh Amru bin ‘Ubaid murid dari Hasan Al Bashri.


Pokok ajaran Mu’tazilah ada lima yaitu,


Al ‘Adlu, yang mereka maksudkan dengan hal ini adalah meniadakan adanya qodar/takdir.


At Tauhid, yang mereka maksudkan dengan hal ini adalah meniadakan shifat Allah ’Azza wa Jalla.


Infadzul Wa’id, mereka mewajibkan Allah untuk melaksanakan ancamanNya kepada orang-orang yang Allah ancam.


Al Manzilah bainal Manzilatain, yang mereka maksudkan bahwa pelaku dosa besar tidak beriman namun tidak juga kufur.


Al Amru bil Ma’ruf wan Nahyu ‘anil Munkar yaitu, mewajibkan orang-orang selain mereka dengan apa yang mereka wajibkan bagi diri mereka sendiri hal itu berarti mereka boleh memberontak dari penguasa (kaum musliminpent.) danmencampuradukkan antara yang benar dan yang salah.


[lihat ta’liq Syaikh DR. Abdul ‘Aziz bin Ibrohim Asy Syahwan untuk Kitabut Tauhid oleh Imamul A’immah Ibnu Khuzaimah Asy Syafi’i hal. 10/I, terbitan Maktabah Ar Rusyd, Riyadh, KSA].


[6] Muji’ah dalam istilah para ulama’ adalah mereka yang menganggap bahwa iman semata-mata ucapan lisan dan iman yang dimiliki manusia tidak bertingkat-tingkat, mereka menganggap bahwa iman mereka sama seperti imannya malaikat, para Nabi sholawatullah wa salamu ‘alaihim , iman tidak dapat bertambah dan berkurang dan tidak ada pembatal iman karena bagi mereka barangsiapa yang telah beriman dengan lisannya maka imannya tersebut adalah iman yang benar walaupun tidak beramal apapun [lihat Mauqif Ahlussunnah wal Jama’ah baina Ahli Ahwa’ wal Bida’ oleh Syaikh Prof. DR. Ibrohim Ar Ruhailiy hafidzahullah hal. 151-152/I]. Salah seorang pembesar Murji’ah Karomiyah adalah Muhammad bin Karoom. [lihat ta’liq Syaikh DR. Abdul ‘Aziz bin Ibrohim Asy Syahwan untuk Kitabut Tauhid oleh Imamul A’immah Ibnu Khuzaimah Asy Syafi’i hal. 704/I].


[7] HR. Tirmidzi no.2676 , Ibnu Majah no.44 , dan lain-lain. Hadits ini dinyatakan shohih oleh Tirmidzi dan Al Albani rohimahullah di Ash Shohihah no. 2735. Lihat sebagian faidah hadits ini pada fotenoteFawaid dari kitab Tahzib Tashil Al Aqidah Al Islamiyah [2] di situs ini.


[8] Lafadz hadits di atas tidak kami temukan sebatas kemampuan yang ada pada kami, namun yang semakna dengan hadits shohih di atas banyak sekali diantaranya apa yang diriwayatkan Tirmidzi dalam Sunnanya no. 2853,


مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِى


“Apa yang diriku dan para sahabatku berada di atasnya”.


[9] Guru kami hafidzahullah mengatakan,


“Mazhab sama artinya dengan thoriq/jalan secara bahasa. Mazhab ini berarti jalan dalam beragama baik itu masalah fiqh dan aqidah”. –atau sebagaimana yang dikatakan beliau-.


 

Membedakan Jin, Iblis dan Setan

oleh Anggit Tinarbuka AW


Saat ini dibenak sebagian besar kita jika menyebut istilah “Setan” pastilah mengacu pada sosok yang jahat, mengerikan, menakutkan, gaib seperti yang diinterpretasikan di dalam berbagai film-film dalam adegan-adegannya. Sebagai seorang muslim kita tentu mengetahui dari pendidikan dan pengetahuan yang kita dapatkan sejak kecil bahwa setan juga disebutkan oleh para ustadz dan ustadzah merupakan musuh manusia sejak manusia diciptakan oleh Allah. Apakah sama antara setan yang dimaksud dalam Al Quran dan yang ditakutkan oleh orang-orang saat ini. Untuk itu perlu kita pelajari bersama mengenai hal gaib yang Allah ciptakan ini agar kita dapat memahami Islam lebih mudah dan tanpa keraguan atas pertentangan di dalamnya.



Di dalam Alquran, sebuah cerita skenario keingkaran iblis kepada Allah tentu tidak asing bagi kita. Allah menciptakan manusia, yaitu nabi Adam selain Iblis dan malaikat, dan saat itu pula memerintahkan untuk memberikan sujud penghormatan kepada Adam. Dengan kepatuhan kepada Allah maka malaikat bersujud kepada Adam, kecuali Iblis yang menolak untuk melakukannya karena merasa iblis lebih baik daripada manusia. Sehingga iblis pun diusir dari surga oleh Allah dan bersumpah akan menggoda dan menyesatkan Adam dan anak cucunya agar terhalangi dari jalan kepada Allah. Skenario selanjutnya adalah setan melaksanakan sumpahnya dengan menggoda Adam dan Hawa hingga akhirnya terpedaya dan diturunkan ke Bumi oleh Allah.


Dalam surat Al A’raaf : 27 diterangkan


“Hai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh syaitan sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapamu dari surga, ia menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keduanya 'auratnya. Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dan suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya Kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu pemimpin-pemimpim bagi orang-orang yang tidak beriman.”


Dalam surat Al Baqarah : 168 -169


“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Sesungguhnya syaitan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji, dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui.”


Seperti yang akrab didengar bahwa memang setan adalah musuh yang nyata bagi manusia yang membimbing manusia melakukan perbuatan jahat, keji, dan dosa serta mengindahkan hal-hal tersebut dimata kita. Oleh karena itu, janganlah lupa dalam kita memohon dijauhkan dari godaan dan perbuatan dosa dengan ta’awudz, doa-doa, bacaan Ayat Kursi, Al Ma’tsurat, dan bacaan Alqur’an.


Kembali ke bahasan utama kita, sebenarnya bagaimana kita memahami antara Jin, Iblis dan Setan. Berbedakah antara ketiganya atau tidak?


JIN, IBLIS DAN SETAN


Dalam kajian terhadap Al Quran dan Hadist dapat diketahui bahwa Allah menciptakan makhluk yang eksistensial ada dalam tiga bentuk yaitu malaikat, jin dan manusia.


“Malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api yang menyala, dan Adam diciptakan dari apa yang kalian sifati (tanah).” (HR Muslim)


Menurut Asy Syibli, jin secara bahasa berarti tersembunyi, terhalang, tertutup. Oleh karena itu disebut jin karena makhluk tersebut tersembunyi, tidak dapat dilihat oleh manusia secara biasa. Kata jin juga memiliki kata dasar yang sama dengan bayi dan orang gila. Bayi yang masih didalam perut ibunya sehingga tidak dapat dilihat oleh mata, disebut janin. Sedangkan orang gila yang disebut sebagai majnun (akar katanya jann) karena akal sehatnya tertutup / terhalang.


Sedangkan iblis berasal dari kata ablasa yang berarti putus asa dan bingung. Disebut iblis karena makhluk ini merasa putus asa terhadap rahmat Allah. Iblis juga bisa diartikan menyimpang dari kebenaran.


Istilah setan yang dalam bahasa Arab berasal dari kata syathana, berarti ba’uda (jauh),  yaitu makhluk yang selalu berusaha menjauhkan manusia dari kebenaran dan hidayah.


Disebutkan bahwa jin diciptakan dari api dan sebenarnya iblis dan setan adalah termasuk dari bangsa jin. bangsa jin yang durhakan kepada Allah.


“Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang saleh dan di antara kami ada (pula) yang tidak demikian halnya. Adalah kami menempuh jalan yang berbeda-beda.” (QS Al Jin : 11)


“Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang taat dan ada (pula) orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Barangsiapa yang yang taat, maka mereka itu benar-benar telah memilih jalan yang lurus. Adapun orang-orang yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka menjadi kayu api bagi neraka Jahannam.” (QS Al Jin : 14-15)


Oleh karena itu jelaslah bahwa Iblis merupakan golongan jin tetapi yang membangkah dari perintah Allah. Iblis dengan kesombongannya menolak untuk bersujud kepada Adam yang diciptakan lebih buruk daripadanya.


“Dan (ingatlah) ketika Kami berfirman kepada para malaikat: "Sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali Iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka ia mendurhakai perintah Tuhannya. Patutkah kamu mengambil dia dan turanan-turunannya sebagai pemimpin selain daripada-Ku, sedang mereka adalah musuhmu? Amat buruklah iblis itu sebagai pengganti (dari Allah) bagi orang-orang yang zalim.” (Al Kahfi : 50)


Kesombongan iblis akan kedudukannya yang dianggap lebih baik menjadikan iblis mendapatkan murka dari Allah. Tetapi sesungguhnya yang patut kita ingat dan renungkan bahwa kemuliaan di sisi Allah bukanlah dari kedudukan, kekayaan, ketampanan, kebesaran akan tetapi ketakwaan kita kepada yang telah memberikan segala kepada kita, Allah Swt.


“Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.” (QS Ali Imran : 76)


Penjelasan selanjutnya mengenai setan. Dalam Surat Al A’raaf 16-17 diterangkan


“Iblis menjawab: "Karena Engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan (menghalang-halangi) mereka dari jalan Engkau yang lurus. kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka. Dan Engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur (taat).”


Iblis dalam usahanya menggoda dan menyesatkan manusia, maka dia disebut sebagai setan. Karena setan merupakan makhluk yang berusaha menjauhkan manusia dari mengingat Allah, seperti yang telah diterangkan dalam pengertian di atas.


Dari definisinya, berarti setan merupakan karakter atau sifat jahat, yang dalam hal ini melekat dalam diri iblis. Sedangkan iblis juga merupakan golongan jin. berdasarkan definisinya yang menjauhkan itu, setan tidak hanya diidentikkan pada diri jin tetapi juga bisa pada manusia. Manusia yang juga berusaha menggoda dan menjauhkan manusia dari kebenaran.


Untuk memperjelas bahwa penyebutan setan diberikan kepada jin dan juga manusia, terdapat dalam penjelasan surat-surat di Al Qur’an


“Dan demikianlah Kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu syaitan-syaitan (dari jenis) manusia dan (dan jenis) jin, sebahagian mereka membisikkan kepada sebahagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu (manusia). Jikalau Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak mengerjakannya, maka tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka ada-adakan.” (QS Al An’aam 112)


Serta pada surat yang sangat kita kenal


“Katakanlah: "Aku berlidung kepada Tuhan (yang memelihara dan menguasai) manusia. Raja manusia. Sembahan manusia. Dari kejahatan (bisikan) syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia, dari (golongan) jin dan manusia.” (QS An Naas 1–6)


Dalam surat-surat di atas diterangkan bahwa setan dapat berasal dari golongan jin dan juga manusia. Setan sesungguhnya merupakan karakter jahat yang melekat kepada diri siapa aja. Kita dilahirkan didunia dengan ditemani oleh setan yang bertugas untuk menyesatkan kita disaat iman kita sedang turun. Selain itu kita juga ditemani oleh 2 malaikat yang bertugas menuliskan amalan-amalan kita didunia baik yang baik maupun yang buruk.


Demikian tadi penjelasan singkat tentang hal-hal yang mungkin kita tidak pahami sebelumnya. Pembahasan selanjutnya insya4WI dapat dihadirkan untuk lebih memberikan pengetahuan kita terhadap karakter setan sehingga kita dapat berusaha menghindarinya.


 


Sumber Referensi:


Al Qur’an Nur Kariim


Al Hadits


Buku:


Syafi’ie, Muhammad. 2011. Catatan Harian Setan : Mengungkap Strategi Rahasia Setan Menggoda Manusia dan Senjata Ampuh untuk Melumpuhkannya. Jakarta : PT Elex Media Komputindo.

Tokoh : Biografi KH Zainuddin MZ


oleh Anggit Tinarbuka AW


Pada tahun 1432 H ini yang bertepatan dengan menjelang bulan Ramadhan yang mulia, umat muslim kehilangan seorang sosok ulama yang sangat dicintai. Beliau adalah ulama yang sering mengisi dalam kegiatan-kegiatan keagamaan serta bila di bulan Ramadhan ini dulu biasanya mengisi Kultum ataupun doa-doa. Seorang ulama yang lebih dikenal dengan “DA’I SEJUTA UMAT” pada tahun ini telah kembali menuju rahmat Allah Swt bersama dengan amalan-amalan shalih beliau.


KH Zainuddin MZ lahir pada tanggal 2 Maret 1951 di Jakarta dan meninggal pada tanggal 5 Juli 2011 dalam usia 60 tahun. Berikut biografi dari beliau:


Nama : KH Zainuddin Muhammad Zein (M.Z.)
Lahir :2 Maret 1951
Tempat Lahir : Jakarta, Indonesia

Meninggal : 5 Juli 2011
Agama: Islam
Alamat : Jl Gandaria Gg Haji Aom No.101 Kb Baru, Jakarta Selatan

Riwayat Pendidikan :
S1 IAIN Syarif Hidayatullah
Dr Hc Universitas Kebangsaan Malaysia

Keluarga

Istri : Hj Kholilah

Anak :
1. Fikri Haikal M.Z.
2. Lutfi M.Z.
3. Kiki M.Z.
4. Zaki M.Z.

Ayah :Turmudzi
Ibu :Zainabun


Beliau juga dikenal pernah menjabat sebagai ketua dari Partai Bintang Reformasi, yang kemudian digantikan oleh Bursah Zarnubi. Beliau sebelumnya aktif di Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan dikabarkan kembali lagi ke partai yang berlambang Ka’bah itu dengan tawaran dari Surya Dharma Ali, Ketua PPP.


Dalam kegiatan dakwahnya beliau selain mengisi di beberapa stasiun televisi juga aktif dalam kegiatan keagamaan lainnya di berbagai kota yang beliau datangi. Kecintaan beliau pada jamaah/umat inilah yang memberikan kekuatan beliau dalam menebarkan ilmu Allah. Kedekatannya pada umat jugalah yang kemudian beliau dijuluki Da’i sejuta umat. Mengutip dari perkataan, putra pertama beliau bahwa apabila sakit, KH Zainuddin MZ jarang mau berobat, tetapi dengan menghadiri pengajian dan bertemu dengan jamaah-jamaahnya lah beliau bisa senang dan sakitnya pun sembuh. Itulah obat apabila beliau sedang sakit, kekuatan yang berasal dari bertemu dengan saudara-saudara muslim dan mengajarkan ilmu Allah. Dalam keluarga, beliau merupakan seorang imam, kepala keluarga serta ulama yang dikagumi serta dicintai oleh keluarga. Tidak hanya memikirkan umat saja tetapi beliau tetap memperhatikan keluarga dan pendidikan keagamaan.




Sumber:

http://gudang-biografi.blogspot.com/2010/06/biografi-kh-zainuddin-mz.html

http://www.newsentertainments.com/2011/07/15017/profil-kh-zainuddin-mz/

Wednesday, July 13, 2011

Mengatasi Permasalahan Gizi Dan Pangan Indonesia

oleh Anggit Tinarbuka AW



Sehat adalah hak asasi manusia, sebagaimana tertera dalam deklarasi universal PBB tahun 1948. Sehat memungkinkan orang hidup sejahtera, dan produktif. Sehat memungkinkan keluarga tumbuh dan berkembang, dan berkontribusi produktif di komunitasnya. Sehat memungkinkan sebuah bangsa dengan daya tahan yang tinggi, dan berkontribusi positif dalam arena bangsa-bangsa di dunia.



Pembangunan di bidang kesehatan Indonesia dalam 5 tahun ke depan diarahkan untuk mencapai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014. Sasaran yang ingin dicapai adalah menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI), menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB), dan menurunkan prevalensi gizi kurang. Dalam pencapaian MDG’S setiap negara diupayakan untuk mengatasi kemiskinan dan kelaparan serta mengurangi tingkat kematian anak. Hal ini berkaitan erat dengan aspek gizi  dan pangan masyarakat. Status gizi serta ketersediaan pangan di masyarakat yang baik pastinya dapat mengatasi situasi kesehatan dan kelaparan ini. Akan tetapi permasalahan gizi dan pangan di Indonesia banyak mengalami hambatan akibat kemiskinan dan pelaksanaan program kebijakan yang ada.

Menurut Prof Soekirman, Masalah Gizi  adalah Gangguan kesehatan dan kesejahteraan seseorang, kelompok orang atau masyarakat sebagai akibat adanya ketidak seimbangan antara asupan (intake) dengan kebutuhan tubuh akan makanan dan pengaruh interaksi penyakit (infeksi). Ketidak seimbangan ini bisa mengakibatkan gizi kurang maupun gizi lebih. Gizi kurang atau yang biasa terlihat sebagai kelaparan, lebih lanjut dibedakan lagi menjadi gizi kurang makro (makronutrien) dan gizi kurang mikro (mikronutrien). Tubuh dalam memenuhi asupan gizinya tentu saja membutuhkan makronutrien, yaitu karbohidrat, lemak, protein, dan mikronutrien, vitamin, yodium, zat besi, seng, asam folat, dll. Untuk mikronutrien ini kebanyakan terlupakan akan pentingnya bagi tubuh, padahal dapat mengakibatkan gangguan kesehatan seperti yang diketahui yakni KVA, GAKI, anemia yang mengacu pada BBLR, gangguan intelektual, gangguan pertumbuhan, penurunan kekebalan bahkan kematian.

Hubungan yang sangat erat antara kematian bayi dengan kekurangan gizi. Keadaan gizi yang buruk akan menurunkan daya tahan anak sehingga anak mudah sakit hingga bisa berakibat pada kematian. Badan kesehatan dunia WHO memperkirakan bahwa 54% kematian bayi dan anak dilatarbelakangi keadaan gizi yang buruk. Menurut laporan Food and Agriculture Organization (FAO), terdapat sekitar 907 juta penduduk di negara berkembang mengalami kekurangan pangan. Ahmad Rusfidra (2005) menyatakan bahwa konsumsi protein hewani yang rendah banyak terjadi pada anak usia bawah lima tahun (balita), sehingga terjadi kasus busung lapar dan malnutrisi. Usia balita disebut sebagai periode “the golden age” (periode emas pertumbuhan), dimana sel-sel otak anak manusia sedang berkembang pesat. Fase ini, otak membutuhkan suplai protein hewani yang cukup agar berkembang optimal. Asupan kalori-protein yang rendah pada anak balita berpotensi menyebabkan gangguan pertumbuhan, meningkatkan risiko terkena penyakit, mempengaruhi perkembangan mental, menurunkan kecerdasan dan performa mereka di sekolah serta produktivitas tenaga kerja setelah dewasa.

 

Di Indonesia, merebaknya kasus gizi buruk atau malnutrisi pasca krisis ekonomi tahun 1997 yang lalu, masih menjadi bahasan dan dapat kita saksikan di media masa hingga kini. Sebelumnya Indonesia merupakan negara swasembada pangan (beras) yang dapat dikatakan sejahtera, akan tetapi sekarang dengan kondisi negara yang jauh berbeda, kita belum dapat menuntaskan masalah pangan kita. Masyarakat Indonesia yang merupakan negara yang berkembang ini, status gizi buruk dan kurang sangatlah besar bila dibanding negara-negara Asia lainnya. Permasalahan gizi buruk ini tentu tidak hanya masalah pada status gizi masyarakat akan tetapi juga berhubungan dan mempengaruhi status kesehatan dan pangan masyarakat. Sehingga dalam melaksanakan penyelesaian masalah gizi dibutuhkan pertimbangan pada aspek kesehatan dan pangan.

Status gizi masyarakat ditentukan oleh makanan yang dimakan. Makanan yang dimakan dipengaruhi oleh ketersediaan pangan di masyarakat, sistem pengolahan makanan tersebut, baik modern atau tradisional, baik atau kurang baik, hingga sampai kepada masyarakat dan dimanfaatkan untuk memenuhi asupan gizi dan kesehatan. Sedangkan aspek kesehatan menentukan kondisi imunitas tubuh dan penyakit sesuai dengan asupan gizi yang didapat. Selain itu banyak faktor lain yang berhubungan pula seperti pelayanan kesehatan, kemiskinan, pendidikan, sosial budaya, gaya hidup, yang kesemuanya berkaitan dengan status gizi sehingga dapat mempengaruhi produktivitas atau kualitas sumber daya masyarakat. Kondisi iklim saat ini yang berubah akibat pemanasan global ternyata juga ikut mempengaruhi ketahanan dan keamanan pangan. Walaupun Indonesia bukan satu-satunya negara yang mengalaminya, akan tetapi hal ini menimbulkan perhatian besar mengingat kita sebagai negara agraris. Kondisi ini dapat mengakibatkan rusaknya tanaman pangan maupun kurangnya kandungan gizi yang terkandung didalamnya. Sehingga mempengaruhi kondisi gizi masyarakat.

Mengatasi masalah gizi ini tidak harus merubah program-program yang telah ada. Dengan adanya pengoptimalan program dipandang lebih bijak daripada menghabiskan banyak uang pada program baru. Perlu ditinjau lagi siapakah yang menjadi objek masalah gizi yang akan dilakukan, karena permasalahan yang berbeda pasti sasaran intervensinya berbeda pula sehingga lebih meningkatkan keefektivan. Misal pada gizi buruk, selain bayi dipertimbangkan pula ibunya pada saat kehamilan. Kemudian perlu ditinjau dampak apa saja yang terjadi pada masalah kesehatan agar program yang ada sesuai diimbangi dengan tersedianya sumberdaya dan manusia. Pengoptimalan tentunya juga dibarengi dengan perbaikan yang dapat dipelajari dari evaluasi yang ada.

Permasalahan gizi dan pangan Indonesia tentu dapat diselesaikan dengan pengorganisasian kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang baik. Untuk mencapai status perbaikan gizi dan pangan nasional peran pemerintah saja tidak cukup, karena proses pengawasan dan pendanaan yang setingkat nasional tidaklah mudah. Disini peran daerah diperlukan untuk dapat melaksanakan maupun menginovasikan program gizi dan pangan. Selama ini program tingkat nasional belum memberikan hasil yang baik dibandingkan program nasional di era orde baru seperti posyandu, KB, imunisasi, karena dipandang kebutuhan dan permasalahan di daerah berbeda-beda. Pemerintah daerah yang dianggap lebih memahami permasalahan daerahnya dituntut akan inovasinya serta jalinan hubungan kemitraan dengan swasta.

Di beberapa daerah, pengelolaan pangan seperti Klaten dengan swasembada beras dan Yogyakarta dengan berbagai program seperti Rumah Pemulihan Gizi, akan terwujud karena perhatian pemerintah daerah serta pengalokasian dana daerah yang baik. Apabila setiap daerah memiliki prestasi akan program gizi dan pangannya, tentu lebih memudahkan pemerintah pusat tercapainya status gizi dan pangan yang baik. Seperti halnya bidang kesehatan, jika pemerintah pusat harus menanggung biaya kesehatan nasional, maka anggaran dana cepat habis sebelum digunakan untuk kesejahteraan. Untuk itu lebih bijak dilaksanakan program pencegahan daripada pengobatan, kaitannya dengan gizi dan pangan tadi, tindakan pencegahan berupa pemerintahan daerah yang baik dalam melakukan program.

Kebijakan dalam permasalahan gizi dan pangan ini dilakukan dengan KIE gizi dan pangan serta program lain yang kreatif. Dengan KIE dan program ini diharapkan kemandirian dan partisipasi masyarakat untuk dapat mengatasi masalah gizi dan pangan masyarakat tersebut, jadi bernuansa community based management. Dalam KIE dilakukan pendidikan / edukasi sehingga masyarakat tidak hanya mengerti tetapi juga dapat menerapkan PHBS, kesadaran akan gizi dan kesehatan serta keinginan untuk mencari informasi tentang kesehatan. Sasarannya mungkin lebih kepada ibu-ibu karena biasanya terdapat perkumpulan ibu-ibu PKK dan juga mengingat perannya sebagai pengatur asupan gizi dalam menu makan keluarga.

Program lainnya dapat berupa dibentuknya Rumah Gizi yang memberikan informasi tentang gizi pada anak, dan tidak hanya itu, dapat juga dijadikan tempat untuk memeriksa status gizi anak serta pengobatan dan pemeliharaannya.

Kebijakan lain yang perlu diperhatikan berkaitan dengan ketersediaan pangan adalah diversifikasi dan alternatif pangan. Ketersediaan pangan dibutuhkan apabila ingin status gizi masyarakat lebih baik. Kebijakan mono kultur beras adalah jalan yang tidak tepat untuk mengatasi kekurangan pangan (gizi) di negara kita. Walaupun teknologi perberasan Indonesi sudah yang paling produktif dan terefisien di Asia Tenggara. Produksi pangan pada tahun 2006, beras 31 juta ton, singkong 19 juta ton, ubi jalar 1,2 juta ton, jagung 12 juta ton, cukup untuk kebutuhan pangan warga Indonesia. Namun karena 62 % penduduk sekarang bergantung hanya pada padi-padian, sehingga menjadi kekurangan pangan. Diversifikasi dan alternafiv pangan dapat mengembangkan gandum, jagung, ubi serta umbi-umbian yang setara beras untuk dapat dimanfaatkan mengingat suplai kita telah ada. Diversifikasi ini juga dapat meringankan penduduk yang miskin.

 

Disusun Oleh:

ANGGIT TINARBUKA AW

Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro

Semarang 27 Desember 2010

 

SUMBER PUSTAKA

 

Anonim. Kemiskinan Kelaparan dan Kekurangan Gizi Adalah Masalah Kompleks. 2010. Diakses dari halaman http://www.depkes.go.id/index.php/berita/press-release/1108-kemiskinan-kelaparan-dan-kekurangan-gizi-adalah-masalah-kompleks.html

Anonim. Menkes Resmikan Rumah Pemulihan Gizi Balita. 2010. Diakses dari halaman http://www.depkes.go.id/index.php/berita/press-release/848-menkes-resmikan-rumah-pemulihan-gizi-balita.html

Junadi, Purnawan. Jalan Cerdas Menuju Sehat. FKM UI 2007. Diunduh dari halaman http://www.litbang.depkes.go.id/download/pidato/Pengukuhan_PJ.pdf

Soekirman. Perlu Paradigma Baru Untuk Menanggulangi Masalah Gizi Makro Di Indonesia. Diunduh dari halaman http://www.litbang.depkes.go.id/download/artikel/prof-soekirman.pdf

Tawaf, Rochadi. Tiada Prestasi Tanpa Gizi. 2009. Diakses dari halaman http://agribisnews.com/opini/46-tiada-prestasi-tanpa-gizi.html

Monday, July 11, 2011

Badan Layanan Umum (BLU) Rumah Sakit



Pendahuluan

Rumah sakit merupakan suatu unit usaha jasa yang memberikan jasa pelayanan sosial di bidang medis klinis. Pengelolaan unit usaha rumah sakit memiliki keunikan tersendiri karena selain sebagai unit bisnis , usaha rumah sakit juga nemiliki misi sosial, disamping pengelolaan rumah sakit juga sangat tergantung pada status kepemilikan rumah sakit. Misi rumah sakit tidak terlepas dari misi layanan sosial. Namun tidak dipungkiri bahwa dalam pengelolaan rumah sakit tetap terjadi konflik kepentingan dari berbagai pihak. Konflik kepentingan berbagai pihak ini dapat bersumber dari klasifikasi organisasi rumah sakit. Klasifikasi organisasi dibedakan menjadi dua, yaitu organisasi bisnis dan organisasi non bisnis.

Rumah sakit pemerintah lebih tepat sebagai klasifikasi non bisnis, namun rumah sakit swasta tidak seluruhnya diklasifikasikan dalam kelompok non bisnis. Beberapa rumah sakit masih memiliki kualitas jasa layanan yang masih sangat memprihatinkan. Hal ini antara lain disebabkan karena keterbatasan sumber daya baik sumber daya finansial maupun sumber daya non finansial. Tuntutan peningkatan kualitas jasa layanan membutuhkan berbagai dana investasi yang tidak sedikit. Kenaikan tuntutan kualitas jasa layanan rumah sakit harus dibarengi dengan profesionalisme dalam pengelolaannya. Perkembangan pengelolaan rumah sakit, baik dari aspek manajemen maupun operasional sangat dipengaruhi oleh berbagai tuntutan dari lingkungan, yaitu lingkungan eksternal dan internal. Tuntutan eksternal antara lain adalah dari para stakeholder bahwa rumah sakit dituntut untuk memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu, dan biaya pelayanan kesehatan terkendali sehingga akan berujung pada kepuasan pasien. Tuntutan dari pihak internal antara lain adalah pengendalian biaya.

Pengendalian biaya merupakan masalah yang kompleks karena dipengaruhi oleh berbagai pihak yaitu mekanisme pasar, perilaku ekonomis, sumber daya professional dan yang tidak kalah penting adalah perkembangan teknologi. Rumah sakit kepemerintahan yang terdapat di tingkat pusat dan daerah tidak lepas dari pengaruh perkembangan tuntutan tersebut. Dipandang dari segmentasi kelompok masyarakat, secara umum rumah sakit pemerintah merupakan layanan jasa yang menyediakan untuk kalangan menengah ke bawah, sedangkan rumah sakit swasta melayani masyarakat kelas menengah ke atas. Biaya kesehatan cenderung terus meningkat,dan rumah sakit dituntut untuk secara mandiri mengatasi masalah tersebut.

Peningkatan biaya kesehatan ini menyebabkan fenomena tersendiri bagi rumah sakit pemerintahan karena rumah sakit pemerintah memiliki segmen layanan kesehatan untuk kalangan menengah ke bawah. Akibantnya rumah sakit pemerintah diharapkan menjadi rumah sakit yang murah dan bermutu. Rumah sakit pemerintah menghadapi dilema antara misi melayani masyarakat kelas menengah ke bawah dan adanya keterbatasan sumber dana, serta berbagai aturan dan birokrasi yang harus dihadapi. Kondisi tersebut akan mengakibatkan rumah sakit pemerintah mengalami kebingungan apakah rumah sakit dijadikan sebagai lembaga birokrasi dalam sistem kesehatan ataukah sebagai lembaga pelayanan kesehatan yang tidak birokratis.

 

A. Pengertian BLU Rumah Sakit

Pengertian BLU diatur dalam Pasal 1 angka 23 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yaitu : “Badan Layanan Umum / BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas”. Pengertian ini kemudian diadopsi kembali dalam peraturan pelaksanaannya yaitu dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Badan Layanan Umum adalah suatu badan usaha pemerintah yang tidak bertujuan mencari laba, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan memberikan otonomi atau fleksibilitas manajemen rumah sakit publik, baik milik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Bentuk BLU merupakan alternatif penting dalam menerapkan Otonomi Daerah yang merumuskan Rumah Sakit Daerah (RSD) sebagai Layanan Teknis Daerah .

Selain itu, pengertian lain menyatakan bahwa badan layanan umum adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Berdasar PP no: 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, tujuan BLU adalah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip eknomi dan produktivitas dan penerapan praktik bisnis yang sehat. Praktik bisnis yang sehat artinya berdasarkan kaidah manajemen yang baik mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian dan pertanggungjawaban. Secara umum

asas badan layanan umum adalah pelayanan umum yang pengelolaannya berdasarkan

kewenangan yang didelegasikan, tidak terpisah secara hukum dari instansi induknya.

Asas BLU yang lainnya adalah:

  1. Pejabat BLU bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan layanan umum kepada pimpinan instansi induk,

  2. BLU tidak mencari laba,

  3. Rencana kerja, anggaran dan laporan BLU dan instansi induk tidak terpisah,

  4. Pengelolaan sejalan dengan praktik bisnis yang sehat.


BLU harus memenuhi persyaratan adminsitratif sebagai berikut :

  • Pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja layanan, keuangan, dan

  • manfaat bagi masyarakat.

  • Pola tata kelola yang baik dan laporan keuangan,

  • Standar pelayanan minimum,

  • Laporan audit atau pernyataan bersedia diaudit secara independen,


Syarat-syarat BLU











Rumah sakit pemerintah daerah yang telah menjadi BLU/BLUD menggunakan SPM yang telah ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga/gubernur/walikota/bupati sesuai dengan kewenangannya, harus memperhatikan kualitas pelayanannya, pemerataan, dan kesetaraan layanan, biaya serta kemudahan untuk mendapatkan layanan. Dalam hal RSUD maka SPM ditetapkan oleh pemerintah daerah. SPM tersebut harus memenuhi persyaratan :

  1. Fokus pada pelayanan

  2. Terukur

  3. Dapat dicapai

  4. Relevan dan dapat diandalkan

  5. Tepat waktu


Adapun regulasi yang mengaturnya yaitu:

-          Pasal 1 angka 23 UU No.1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara

-          Pasal 1 angka 1 PP No.23 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan BLU

-          Pasal 3 PP No.23 tahun 2005 tentang asas BLU

-          PP No.65 tahun 2005 tentang penyusunan SPM

-          Pasal 4 PP No.23 tahun 2005 tentang syarat menjadi BLU

Keuntungan BLU bagi rumah sakit yaitu :

  1. Tata kelola keuangan RS lebih baik dan transparan karena menggunakan pelaporan standar akutansi keuangan yang memberi informasi tentang laporan aktivitas, laporan posisi keuangan, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan.

  2. RS masih mendapat subsidi dari pemerintah seperti biaya gaji pegawai, biaya operasional, dan biaya investasi atau modal.

  3. pendapatan RS dapat digunakan langsung tidak disetor ke kantor kas Negara, hanya dilaporkan saja ke Departemen Keuangan.

  4. RS dapat mengembangkan pelayanannya karena tersedianya dana untuk kegiatan operasional  RS.

  5. Membantu RS meningkatkan kualitas SDM nya dengan perekrutan yang sesuai kebutuhan dan kompetensi.

  6. Adanya insentif dan honor yang bisa diberikan kepada karyawan oleh pimpinan RS.


 

B. Ukuran Rumah Sakit BLU yang Bermutu

Ukuran rumah sakit BLU yang bermutu diantaranya :

-          Terpenuhinya persyaratan SPM dalam BLU

RS BLU adalah RS pemerintah yang menjual jasa pelayanan rumah-sakit not-for-profit tetapi tetap dikelola dengan prinsip produktifitas dan efisiensi. Dengan memiliki bentuk sebagai organisasi BLU, maka RS memilki pola pengelolaan keuangan (PPK) yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik (good corporate governance) dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan. Good coorporate governance sendiri adalah konsep untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dengan tujuan untuk menjamin agar tujuan RS tercapai dengan penggunaan sumberdaya se-efisien mungkin RS dapat diizinkan mengelola keuangan dengan PPK-BLU apabila memenuhi berbagai persyaratan, yaitu:

1. Substantif yang dapat dipenuhi bila instansi pemerintah yang bersangkutan menyelenggarakan Iayanan umum yang berhubungan dengan:

  • Penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum

  • Pengelolaan wilayah/kawasan tertentu

  • Pengelolaan dana khusus


2. Teknis yang dapat dipenuhi apabila kinerja pelayanan sesuai bidang tugas pokok dan fungsinya layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui BLU serta kinerja keuangan satuan kerja instansi yang bersangkutan: sehat

3. Administratif yang dapat dipenuhi apabila dapat menyajikan dokumen:

  • Pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat;

  • Pola tata kelola

  • Rencana strategis bisnis

  • Laporan keuangan pokok

  • Standar pelayanan minimum

  • Laporan audit terakhir atau penyataan bersedia untuk diaudit secara independen


Atas dasar itu maka penyusunan Standar Pelayanan Minimum (SPM) menjadi bagian dari proses kegiatan merubah bentuk RS menjadi bentuk BLU. SPM sediri didefinisikan dalam PP nomor 23 tahun 2004 sebagai spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimum yang diberikan oleh BLU kepada masyarakat. Dari definisi ini terlihat bahwa SPM harus memiliki indikator kinerja pelayanan dan standar (target) pencapaiannya.

-          Memenuhi standar rumah sakit BLU bermutu

Pelanggan baik eksternal maupun internal mempunyai keinginan-keinginan ataupun harapan terhadap jasa yang disediakan oleh rumah sakit. Mereka mempunyai persyaratan-persyaratan yang diharapkan dapat dipenuhi oleh rumah sakit. Namun demikian pelanggan eksternal sebagai pengguna jasa pelayanan mengharapkan apa yang diinginkan dapat dipuaskan (customer satisfaction), sedangkan tenaga profesi mengajukan persyaratan agar pelayanan yang disediakan memenuhi standar profesi, sedangkan pihak manajemen menghendaki pelayanan yang efektif dan efisien. Jadi mutu dapat dipandang dari berbagai sudut pandang. Dari pendapat beberapa pakar mutu yang memperhatikan berbagai sudut pandang tersebut, dapat dirangkum ada 16 dimensi mutu:

  1. Efficacy: pelayanan yang diberikan menunjukan manfaat dan hasil yang diinginkan

  2. Appropriateness: pelayanan yang diberikan relevan dengan kebutuhan klinis pasien dan didasarkan pada perkembangan ilmu pengetahuan

  3. Availability: pelayanan yang dibutuhkan tersedia

  4. Accessibility: pelayanan yang diberikan dapat diakses oleh yang membutuhkan

  5. Effectiveness: pelayanan diberikan dengan cara yang benar, berdasar ilmu pengetahuan, dan dapat mencapai hasil yang diinginkan

  6. Amenities: kenyamanan fasilitas pelayanan

  7. Technical competence: tenaga yang memberikan pelayanan mempunyai kompetensi tehnis yang dipersyaratkan

  8. Affordability: pelayanan yang diberikan dapat dijangkau secara finansial oleh yang membutuhkan

  9. Acceptability: pelayanan yang diberikan dapat diterima oleh masyaraka pengguna


10.  Safety: pelayanan yang diberikan aman

11.  Efficiency: pelayanan yang diberikan dilakukan dengan efisien

12.  Interpersonal relationship: pelayanan yang diberikan memperhatikan hubungan antar manusia baik antara pemberi pelayanan dengan pelanggan maupun antar petugas pemberi pelayanan.

13.  Continuity of care: pelayanan yang diberikan berkelanjutan, terkoordinir dari waktu ke waktu

14.  Respect and caring: pelayanan yang diberikan dilakukan dengan hormat, sopan dan penuh perhatian

15.  Legitimacy/Accountability: pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung-jawabkan (secara medik maupun hukum)

16.  Timelines: pelayanan diberikan tepat waktu.

Untuk dapat menyediakan pelayanan yang bermutu maka RS harus menetapka berbagai standar yang terdiri dari standar seluruh aktifitas yang berhubungan/berpengaruh terhadap kualitas hasil dan operasional organisasi dalam mencapai tujuan.

-          Terpenuhinya Indikator Mutu Pelayanan Rumah Sakit

Berbagai butir-butir peraturan atau ketentuan tentang mutu pelayanan yang terkait dengan mutu pelayanan di rumah-sakit antara lain:

  1. PP 23 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan BLU


Dalam PP 23 tahun 2005 terdapat aturan mengenai SPM yaitu bahwa SPM mempertimbangkan (dimensi): Kualitas tehnis, proses, tatacara, dan waktu; Pemerataan dan kesetaraan; Biaya; Kemudahan. Dimana dalam penyusunannya harus Standar layanan BLU semestinya memenuhi persyaratan SMART: Specific (fokus pada jenis layanan); Measurable (dapat diukur); Achievable (dapat dicapai); Reliable (relevan dan dapat diandalkan); dann Timely (tepat waktu)

  1. KepMenKes 228 tahun 2002 tentang pedoman penyusunan SPM RS


Dalam Kepmenkes 228 tahun 2002, maka SPM RS harus memuat standar penyelenggaraan yang terkait dengan: Pelayanan medik; Pelayanan penunjang; Pelayanan keperawatan; Pelayanan bagi Gakin; dan Manajemen rumah sakit (yang terdiri dari manajemen sumberdaya manusia; manajemen keuangan; manajemen sistem informasi rumah sakit; manajemen sarana prasarana; dan manajemen mutu Pelayanan)

  1. Buku indikator kinerja RS (Depkes tahun 2004)


Dalam buku indikator kinerja RS dijelaskan bawa indikator kinerja harus diukur dari empat perspektif, yaitu: Pengembangan SDM, Proses, Kepuasan pelanggan, dan Keuangan.

  1. Buku petunjuk pelaksanaan indikator pelayanan RS (Depkes tahun 1998)


Sedangkan dalam buku petunjuk pelaksanaan indikator pelayanan RS terdapat  4 jenis indikator yaitu: Indikator pelayanan non-bedah; Indikator pelayanan bedah; Indikator pelayanan ibu bersalin dan bayi; dan Indikator tambahan (dibagi rujukan dan nonrujukan)

 

C. Rumah Sakit Sebagai BLU



    1. Tinjauan Aspek Pelaporan Keuangan




Organisasi BLU cenderung sebagai organisasi nirlaba kepemerintahan Sesuai dengan PP No:23 tahun 2005 pasal 26 menyebutkan bahwa akuntansi dan laporan keuangan diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi keuangan (SAK) yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia. Ketentuan ini mengakibatkan ketidakkonsistensian yaitu bahwa organisasi BLU yang cenderung sebagai organisasi

kepemerintahan tetapi pelaporan akuntansi menggunakan PSAK (standar akuntansi

keuangan ) dari IAI, bukan menggunakan PSAP (Standar akuntansi pemerintahan).

Dalam PP disebutkan badan layanan umum sebagai institusi yang nirlaba menggunakan SAK.  Nilai lebih dari rumah sakit pemerintah menjadi badan layanan uumun ditinjau dari isi pelaporan keuangan adalah rumah sakit harus mengikuti ketentuan untuk pelaporan keuangan organisasi nirlaba dan menyanggupi untuk laporan keuangan tersebut diaudit oleh auditor independence. Dengan kesanggupan tersebut tentu saja diharapkan rumah sakit dapat mencapai tata kelola yang baik dan pelaporan yang transparans. Laporan keungan rumah sakit sebagai BLU yang disusun harus menyediakan informasi untuk:

a)    Mengukur jasa atau manfaat entitas nirlaba,

b)   Pertanggungjawaban manajemen entitas rumah sakit, (disajikan dalam bentuk laporan aktivtias dan laporan arus kas)

c)    Mengetahui kontinuitas pemberian jasa, (disajikan dalam bentuk laporan posisi keuangan)

d)   Mengetahui perubahan aktiva bersih, (disajikan dalam bentuk laporan aktivitas)

  1. Tinjauan Aspek Teknis Keuangan


Adanya sistem desentralisasi  membuat rumah sakit harus melakukan banyak penyesuaian khusunya dalam hal pengelolaan teknis keuangan maupun penganggaraannya, termasuk penentuan biaya. Rumah sakit pemerintah dituntut untuk menjadi rumah sakit yang murah dan bermutu. Dalam pengelolaannya rumah sakit pemerintah memiliki peraturan pendukung yang terkait dnegan pengelolaan keuangan yang fleksibel. Berdasar PP no: 23 tahun 2005 tersebut rumah sakit pemerintah telah mengalami perubahan sebagai badan layanan umum. Perubahan kelembagaan ini berimbas pada pertanggungjawaban keuangan bukan lagi kepada departemen kesehatan tetapi kepada departemen keuangan. Sebagaimana telah diuraikan di atas dari aspek pelaporan keuangan yang harus mengikuti standar akuntansi keuangan, maka dalam pengelolaan teknis keuangan pun harus diselenggarakan dengan mengacu pada prinsip-prinsip akuntanbilitas, transparansi dan efisiensi. Anggaran yang disusun rumah sakit pemeritah juga harus disusun dengan berbasis kinerja (sesuai dengan Kepmendagri no 29 tahun 2002).

Berdasar prinsip-prinsip tersebut, aspek teknis keuangan perlu didukung adanya hubungan yang baik dan berkelanjutan antara rumah sakit,dengan pemerintah dan dengan para stakeholder, khususnya dalam penentuan biaya pelayanan kesehatan yang mencakup unit cost, efisiensi dan kualitas pelayanan. Yang perlu dipertimbangankan lagi adalah adalah adanya audit atau pemeriksaan bukan saja dari pihak independen terhadap pelaporan keuangan tetapi juga perlu audit klinik. Dengan berubahnya kelembagaan sebagai BLU tentu saja aspek teknis sangat berhubungan erat dengan basis kinerja.

Tahap Penyusunan Tarif

Sesuai dengan syarat-syarat BLU bahwa yang dimaksud dengan persyaratan substantif, persyaratan teknis dan persyaratan admnistratif adalah berkaitan dengan

standar layanan, penentuan tarif layanan, pengelolaan keuangan,tata kelola semuanya

harus berbasis kinerja. Hal-hal yang harus dipersiapkan bagi rumah sakit untuk menjadi BLU dalam aspek teknis keuangan adalah:

  • Penentuan tarif harus berdasar unit cost dan mutu layanan. Dengan demikian rumah sakit pemerintah harus mampu melakukan penelusuran (cost tracing) terhadap penentuan segala macam tarif yang ditetapkan dalam layanan. Selama ini  aspek penentuan tarif masih berbasis aggaran ataupu subsidi pemerintah sehingga masih terdapat suatu cost culture yang tidak mendukung untuk peningkatan kinerja atau mutu layanan. Penyusunan tarif rumah sakit seharusnya berbasis pada unit cost, pasar (kesanggupan konsumen untuk membayar dan strategi yang dipilih. Tarif tersebut diharapkan dapat menutup semua biaya, diluar subsidi yang diharapkan. Yang perlu diperhatikan adalah usulan tarif jangan berbasis pada prosentase tertentu namun berdasar pada kajian yang dapat dipertanggungjawabkan. Secara umum tahapan penentuan tarif harus melalui mekanisme usulan dari setiap divisi dalam rumah sakit dan aspek pasar dan dilanjutkan kepada pemilik. Pemilik rumah sakit pemerintah adalah pemerintah daerah dan DPRD (lihat gambar di atas)

  • Penyusunan anggaran harus berbasis akuntansi biaya bukan hanya berbasis subsidi dari pemerintah. Dengan demikian penyusunan anggaran harus didasari dari indikator input, indikator proses dan indikator output.

  • Menyusun laporan keuangan sesuai dengan PSAK  yang disusun oleh organsisasi profesi akuntan dan siap diaudit oleh Kantor Akuntan Independen bukan diaudit dari pemerintah.

  • Sistem remunerasi yang berbasis indikator dan bersifat evidance based.


Dalam penyusunan sistem remunerasi rumah sakit perlu memiliki dasar pemikiran bahwa tingkatan pemberian remunerasi didasari pada tingkatan, yaitu tingkatan satu adalah basic salary yang merupakan alat jaminan safety bagi karyawan. Basic salary tidak dipengaruhi oleh pendapatan rumah sakit. Tingkatan dua adalah incentives yaitu sebagai alat pemberian motivasi bagi karyawan. Pemberian incentives ini sangat dipengaruhi oleh pendapatan rumah sakit. Tingkatan yang ketiga adalah bonus sebagai alat pemberian reward kepada karyawan.Pemberian bonus ini sangat dipengaruhi oleh tingkat keuntungan rumah sakit. Implementasi aspek teknis keuangan bagi rumah sakit ini akan menjadi nilai plus dalam upayanya untuk peningkatan kualitas jasa layanan dan praktik tata kelola yang transparan.

D. Tata Kelola BLU

Secara umum ada lima prinsip dasar yang terkandung dalam good corporate governance atau tata kelola yang baik menurut Daniri (2005). Kelima prinsip tersebut adalah transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kesetaraan/kewajaran.  Namun dalam Permendagri No. 61 tahun 2007, prinsip yang dituntut untuk dilaksanakan hanya empat prinsip yang pertama.

Secara lebih rinci prinsip-prinsip dasar dalam tata kelola yang baik adalah sebagai berikut:

1. Transparansi (Transparancy); yaitu keterbukaan informasi baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Efek terpenting dari dilaksanakannya prinsip transparansi ini adalah terhindarnya benturan kepentingan (conflict of interest) berbagai pihak dalam manajemen.

2. Akuntabilitas (Accountability); yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ lembaga sehingga pengelolaan lembaga dapat terlaksana dengan baik. Dengan terlaksananya prinsip ini, lembaga akan terhindar dari konflik atau benturan kepentingan peran.

3. Responsibilitas (Responsibility); yaitu kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan lembaga terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku, termasuk yang berkaitan dengan masalah pajak, hubungan industrial, perlindungan lingkungan hidup, kesehatan/keselamatan kerja, standar penggajian dan persaingan yang sehat.

4. Independensi (Independency); yaitu suatu keadaan dimana lembaga dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

5. Kesetaraan dan kewajaran (Fairness); yang secara sederhana dapat didefinisikan sebagai perlakuan yang adil dan setara didalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku.

Aplikasi Konsep Tata Kelola yang Baik

Selain bersaing untuk mendapatkan pengguna, lembaga pelayanan publik juga bersaing dengan sektor lain untuk memperoleh sumber daya dari pemerintah. Sehingga pelaksanaan pola tata kelola yang baik menjadi sangat vital bagi lembaga.

Aplikasi Pola Tata Kelola ini terutama ditujukan untuk:

i. Meningkatkan kemampuan bersaing mendapatkan sumber daya dari pemerintah maupun non pemerintah

ii. Mengurangi risiko perubahan yang terjadi tiba-tiba dan mendorong penanaman modal jangka panjang

iii. Memperkuat sektor finansial

iv. Memajukan manajemen yang bertanggung jawab dan kerja finansial yang solid

Pola Tata Kelola Rumah Sakit

Tata Kelola RSD dengan PPK BLUD disusun sesuai dengan falsafah BLUD yang tertuang di Permendagri nomor 61 tahun 2007, sebagai berikut:

1) Pelaksanaan reformasi di bidang keuangan dan perkecualian dari aturan Negara sebelumnya

2) Diberikan previlledge dan tuntutan khusus

3) Penganggaran berbasis kinerja

4) Orientasi pada output

5) Mewiraswastakan pemerintah (enterprising the government )

6) Menerapkan pola pengelolaan yang fleksibel

7) Menonjolkan produktifitas, effektif dan effisien

8) Instansi yang dikelola secara “ business like

9) Tenaga yang professional dan competent

10) Kontrak Kinerja ( a contractual performance agreement )

Pola Tata Kelola, yang merupakan peraturan dasar internal RSD dengan PPK BLUD, yang menggambarkan Akuntabilitas, Transparansi, Indepedensi, dan Resposibilitas. Tata Kelola Rumah Sakit Daerah dengan PPK - BLUD adalah Tata kelola Rumah Sakit (Hospital Bylaws) yang disesuaikan dengan tujuan pengelolaan BLUD yaitu meningkatkan pelayanan dengan praktek bisnis yang sehat, yaitu pengelolaan manajemen yang baik, bermutu dan berkesinambungan. Terminologi hospital bylaws perlu dibedakan dengan terminologi rule and regulation dalam banyak hal; antara lain dalam hal materi (substansi) serta badan (otoritas) yang punya kewenangan mengesahkannya.

E. Alasan Rumah Sakit Pemerintah dijadikan BLU

Diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) adalah sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 69 ayat (7) UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. PP tersebut bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik oleh Pemerintah, karena sebelumnya tidak ada pengaturan yang spesifik mengenai unit pemerintahan yang melakukan pelayanan kepada masyarakat yang pada saat itu bentuk dan modelnya beraneka macam. Jenis BLU disini antara lain rumah sakit, lembaga pendidikan, pelayanan lisensi, penyiaran, dan lain-lain. Rumah sakit sebagai salah satu jenis BLU merupakan ujung tombak dalam pembangunan kesehatan masyarakat. Namun, tak sedikit keluhan selama ini diarahkan pada kualitas pelayanan rumah sakit yang dinilai masih rendah. Ini terutama rumah sakit daerah atau rumah sakit milik pemerintah. Penyebabnya sangat klasik, yaitu masalah keterbatasan dana yang dimiliki oleh rumah sakit umum daerah dan rumah sakit milik pemerintah, sehingga tidak bisa mengembangkan mutu layanannya, baik karena peralatan medis yang terbatas maupun kemampuan sumber daya manusia (SDM) yang rendah. Perkembangan pengelolaan rumah sakit, baik dari aspek manajemen maupun operasional sangat dipengaruhi oleh berbagai tuntutan dari lingkungan, yaitu antara lain bahwa rumah sakit dituntut untuk memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu, dan biaya pelayanan kesehatan terkendali sehingga akan berujung pada kepuasan pasien.  Tuntutan lainnya adalah pengendalian biaya. Pengendalian biaya merupakan masalah yang kompleks karena dipengaruhi oleh berbagai pihak yaitu mekanisme pasar, tindakan ekonomis, sumber daya manusia yang dimiliki (profesionalitas) dan yang tidak kalah penting adalah perkembangan teknologi dari rumah sakit itu sendiri. Rumah sakit pemerintah yang terdapat di tingkat pusat dan daerah tidak lepas dari pengaruh perkembangan tuntutan tersebut. Dipandang dari segmentasi kelompok masyarakat, secara umum rumah sakit pemerintah merupakan layanan jasa yang menyediakan untuk kalangan menengah ke bawah, sedangkan rumah sakit swasta melayani masyarakat kelas menengah ke atas. Biaya kesehatan cenderung terus meningkat,dan rumah sakit dituntut untuk secara mandiri mengatasi masalah tersebut. Peningkatan biaya kesehatan menyebabkan fenomena tersendiri bagi rumah sakit pemerintahan karena rumah sakit pemerintah memiliki segmen layanan kesehatan untuk kalangan menengah ke bawah. Akibatnya rumah sakit pemerintah diharapkan menjadi rumah sakit yang murah dan bermutu.

Standar Pelayanan dan Tarif  Layanan Rumah Sakit Pemerintah Daerah yang telah menjadi BLU/BLUD menggunakan standar pelayanan minimum yang ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya, harus mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan dan kesetaraan layanan, biaya serta kemudahan untuk mendapatkan layanan. Dalam hal rumah sakit pemerintah di daerah (RSUD) maka standar pelayanan minimal ditetapkan oleh kepala daerah dengan peraturan kepala daerah. Standar pelayanan minimal tersebut harus memenuhi persyaratan, yaitu :

1. Fokus pada jenis pelayanan, dalam arti mengutamakan kegiatan pelayanan yang menunjang terwujudnya tugas dan fungsi BLU/BLUD;

2. Terukur, merupakan kegiatan yang pencapaiannya dapat dinilai sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;

3. Dapat dicapai, merupakan kegiatan nyata yang dapat dihitung tingkat pencapaiannya, rasional sesuai kemampuan dan tingkat pemanfaatannya;

4. Relevan dan dapat diandalkan, merupakan kegiatan yang sejalan, berkaitan dan dapat dipercaya untuk menunjang tugas dan fungsi BLU/BLUD;

5. Tepat waktu, merupakan kesesuaian jadwal dan kegiatan pelayanan yang telah ditetapkan.

Rumah Sakit Pemerintah Daerah yang telah menjadi BLU/BLUD dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang atau jasa layanan yang diberikan. Imbalan atas barang atau jasa layanan yang diberikan tersebut ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana. Tarif layanan diusulkan oleh rumah sakit kepada menteri keuangan/menteri kesehatan/kepala SKPD sesuai dengan kewenangannya, dan kemudian ditetapkan oleh menteri keuangan/kepala daerah dengan peraturan menteri keuangan/peraturan kepala daerah. Tarif layanan yang diusulkan dan ditetapkan tersebut harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. kontinuitas dan pengembangan layanan;

2. daya beli masyarakat;

3. asas keadilan dan kepatutan; dan

4. kompetisi yang sehat.

Pengelolaan Keuangan Adanya desentralisasi dan otonomi daerah dengan berlakunya UU tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 32 Tahun 2004, terakhir diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008), UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, serta Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Umum Penyusunan APBD, kemudian PP No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Permendagri No. 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, membuat rumah sakit pemerintah daerah harus melakukan banyak penyesuaian khususnya dalam pengelolaan keuangan maupun penganggarannya, termasuk penentuan biaya. Dengan terbitnya PP No. 23 Tahun 2005, rumah sakit pemerintah daerah mengalami perubahan menjadi BLU. Perubahan ini berimbas pada pertanggungjawaban keuangan tidak lagi kepada Departemen Kesehatan tetapi kepada Departemen Keuangan, sehingga harus mengikuti standar akuntansi keuangan yang pengelolaannya mengacu pada prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan efisiensi. Anggaran yang akan disusun pun harus berbasis kinerja (sesuai dengan Kepmendagri No. 29 Tahun 2002). Penyusunan anggaran rumah sakit harus berbasis akuntansi biaya yang didasari dari indikator input, indikator proses dan indikator output, sebagaimana diatur berdasarkan PP No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan  Badan Layanan Umum, PMK No. 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum, dan khusus untuk RSUD, pengelolaan keuangannya harus mengacu dan berdasarkan Permendagri Permendagri No. 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

F. Apakah BLU sama dengan privatisasi (jelaskan)

Badan layanan umu tidak sama dengan privatisasi. Berdasarkan Pasal 1 angka 23 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Badan Layanan Umum (BLU) adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Tujuan dibentuknya BLU adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktik bisnis yang sehat. Berdasarkan PP No.23 tahun 2005 pasal 3 disebutkan beberapa asas BLU diantaranya BLU tidak mencari laba. Selain itu, sekalipun BLU dikelola secara otonom dengan prinsip efisiensi dan produktivitas ala korporasi, namun pengelolaan keuangan BLU mempunyai karakteristik yang berbeda jika dibanding dengan BUMN/BUMD, diantaranya BLU dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. BLU juga disertai dengan beberapa persyaratan, yang meliputi persyaratan substantif, teknis, dan administratif.

Sedangkan privatisasi rumah sakit merupakan perubahan RSUP menjadi bentuk perjan atau instansi pemerintah yang diswastakan. RSUP yang selama ini tidak pernah memerhatikan masalah cost dan revenue sekarang diwajibkan melaporkan situasi keuangan secara rutin. Perubahan status RSUP menjadi status perjan seperti perubahan fungsi RS dari fungsi sosial menjadi “industry jasa” berkurangnya kemampuan pemerintah untuk “mensubsidi” pelayanan kesehatan, pengelolaan RS swadana yang tidak lagi berjalan akibat adanya UU PNBP, dan berkembangnya paradigma sehat. Selain itu, privatisasi rumah sakit berdasarkan telaah dan kajian dari aspek hukum, sosial kemasyarakatan, hingga aspek moral yang telah dilakukan oleh departemen kesehatan pada prinsipnya privatisasi rumah sakit hanya akan mengedepankan aspek bisnis daripada fungsi sosial dan privatisasi rumah sakit hanya akan semakin menjauhkan masyarakat dari pelayanan kesehatan. Secara logika, rumah sakit yang telah diprivatisasi maka keuntungan akan menjadi tujuan utama agar rumah sakit dapat tetap beroperasi. Akibatnya rumah sakit akan mengekar target untuk menutup investasi dengan mengambil keuntungan dari pasien. Hal tersebut akhirnya akan mendorong dokter untuk cenderung melakukan tindakan yang tidak rasional dan mengesampingkan etika. Akibat privatisasi rumah sakit ini akan sangat terasa bagi pasien yang tidak tercover oleh asuransi kesehatan nasional. Maka Sesuai usulan Depkes kepada Presiden pada surat No 173/MENKES/II/2005 pada 3 Februari 2005 mengusulkan agar 13 RS Perjan (RSCM Jakarta, Fatmawati, Persahabatan, Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita, Anak dan Bersalin Harapan Kita, Kanker Dharmais, Hasan Sadikin Bandung, Kariadi Semarang, Sardjito Yogyakarta, Sanglah Denpasar, Wahidin Sudirohusodo Makassar, M. Djamil Padang, dan M. Hoesin Palembang) dapat berubah ke sistem pengelolaan keuangan sebagai BLU.

G. Dampak BLU bagi manajemen Rumah Sakit

Kualitas pelayanan Rumah sakit tergantung pada manajemen pengelolaan Rumah sakit tersebut, yang terdiri dari manajemen strategik dan operasional RS, manajemen keuangan, manajemen barang dan sarana RS, dan manajemen SDM. Pada Rumah sakit pemerintah ternyata manajemen pengelolaan ini sangat tergantung pada bentuk kelembagaan Rumah sakit pemerintah sehingga peraturan/perundangan yang memengaruhi bentuk kelembagaan Rumah sakit pemerintah akan sangat berpengaruh pada manajemen pengelolaan Rumah sakit dan akhirnya akan berpengaruh pada kualitas pelayanan Rumah sakit.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 RS Pemerintah adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT), di mana RSUP sebagai konsekuensi asas dekonsentrasi menjadi UPT dari Depkes, sedangkan RSUD menjadi UPT dari Dinas Kesehatan kabupaten/kota atau Pemda Dati II, sebagai konsekuensi asas desentralisasi. Campur tangan pemda terlibat pada seluruh manajemen RS, bahkan pembiayaan RSUD 20 persen dari Pemerintah Dati II dan 80 persen subsidi pemerintah pusat.

Kemudian terjadi reformasi pertama Rumah sakit pemerintah pada tahun 1992 ketika keluar Keputusan Presiden No 38/1991 tentang Unit Swadana, artinya Rumah sakit pemerintah mempunyai kewenangan untuk menggunakan penerimaan fungsionalnya secara langsung, artinya revenue dapat dikelola secara mandiri oleh Rumah sakit pemerintah, walaupun subsidi masih ada. Unit swadana memang bukan reformasi kelembagaan, tapi mulai nyata adanya hubungan antara kemandirian pengelolaan revenue ini dan peningkatan kualitas.

Reformasi ini hanya berjalan lima tahun, dengan dikeluarkannya UU No 20/1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), maka RSUP yang sudah terbiasa mengelola anggaran pendapatan fungsionalnya sebagai RS unit swadana harus mengembalikan dana tersebut ke kas negara. RSUD tidak terkena UU ini.

Tetapi, dengan UU No 1/2004 tentang Perbendaraan Negara, membuat suatu terobosan dengan pembentukan badan layanan umum (BLU). Jadi RSUD walau berbentuk Lembaga Teknis Daerah , namun sistem keuangannya adalah BLU dan seperti juga unit swadana, maka RS BLU adalah suatu perubahan otonomi sistem keuangan dan bukan perubahan kelembagaan RS.

Pada rumah sakit berbentuk BLU, bentuknya lebih bersifat otonom dengan manajemen BLU, maka sebuah RS mempunyai keleluasaan dan kelonggaran yang lebih untuk mendayagunakan uang pendapatan. Namun, pendapatan tersebut harus dikelola sebaik-baiknya untuk meningkatkan mutu pelayanan bagi semua pasien. Juga untuk meningkatkan kualitas SDM, mengendalikan tarif pelayanan, mengelola sarana, menjalin hubungan dengan pihak ketiga, dan tidak menumpuk keuntungan saja, sehingga BLU masih tetap harus melayani masyarakat miskin.

Sebelum adanya aturan tentang BLU, manajemen pengelolaan keuangan di sebuah rumah sakit sangat ketat. Akibatnya, rumah sakit tidak bisa mengembangkan diri dalam hal keuangan. Yang lebih parah, mutu layanan kepada pasien atau konsumen juga semakin menurun.

Adapun tujuan dari reformasi bentuk badan hukum dari organisasi dan manajemen rumah sakit pemerintah ini diantaranya adalah :

  1. Dengan adanya perubahan bentuk badan hukum rumah sakit dari berbantuk PNBP (penerimaan negara bukan pajak) menjadi Badan Layanan Umum, diharapkan terjadi peningkatan mutu pelayanan kesehatan di Rumah sakit pemerintah

  2. Dengan adanya perubahan ini para karyawan mendapatkan gaji sesuai dengan kinerja mereka masing-masing sehingga pada akhirnya tercipta iklim kerja yang sehat di lingkungan rumah sakit.

  3. Dengan adanya perubahan ini diharapkan adanya keleluasaan bagi manajemen rumah sakit untuk mengelola keuangannya demi peningkatan dan pengembangan sumber daya, fasilitas dan peralatan rumah sakit

  4. Dengan perubahan ini juga diharapkan tidak melupakan fungsi sosial sebuah rumah sakit yaitu dengan tetap memberi pelayanan bagi rakyat miskin.


Kualitas pelayanan Rumah sakit tergantung pada manajemen pengelolaan Rumah sakit tersebut. Dengan BLU, manajemen RS diperbolehkan meminjam uang kepada pihak ketiga untuk meningkatkan dan mengembangkan pelayanan rumah sakit, bahkan juga untuk menutup biaya operasional jika kondisi keuangan sebuah rumah sakit benar-benar mengkhawatirkan, namun persoalannya ketika sudah menggandeng banyak pihak, beban untuk peningkatan pelayanan lambat laun akan ditimpakan kepada pasien. Dengan adanya aturan soal BLU ini, maka manajemen rumah sakit memiliki keleluasaan dalam mengelola keuangannya dan mutu rumah sakit yang semakin bagus dengan adanya sistem BLU ini karena manajemen rumah sakit mampu mengelola keungannya sendiri dan bisa meningkatkan kemampuan SDM nya untuk mewujudkan mutu rumah sakit yang berkualitas.

H. Sikap Rumah Sakit BLU terhadap Masyarakat Miskin

Rumah sakit adalah ujung tombak pembangunan kesehatan masyarakat. Namun, tak sedikit keluhan selama ini diarahkan pada kualitas pelayanan rumah sakit yang dinilai masih rendah. Ini terutama rumah sakit daerah atau rumah sakit milik pemerintah.

Penyebabnya klasik, yaitu masalah keterbatasan dana. Sehingga rumah sakit (RSUD dan rumah sakit milik pemerintah) tidak bisa mengembangkan mutu layanannya, baik karena peralatan medis yang terbatas maupun kemampuan sumber daya manusia (SDM) yang rendah.

Menyadari hal tersebut, pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU). Dengan PP ini, maka status rumah sakit kini berubah menjadi BLU.

Rumah Sakit Pemerintah Daerah yang telah menjadi BLU/BLUD dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan. Imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan tersebut ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana. Tarif layanan diusulkan oleh rumah sakit kepada menteri keuangan/menteri kesehatan/kepala SKPD sesuai dengan kewenangannya, dan kemudian ditetapkan oleh menteri keuangan/kepala daerah dengan peraturan menteri keuangan/peraturan kepala daerah. Tarif layanan yang diusulkan dan ditetapkan tersebut harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

  1. kontinuitas dan pengembangan layanan;

  2. daya beli masyarakat;

  3. asas keadilan dan kepatutan; dan

  4. kompetisi yang sehat.


Selama ini muncul kekhawatiran di masyarakat terhadap rumah sakit (RS) dengan status sebagai Badan Layanan Umum (BLU). Dikhawatirkan, biaya kesehatan di RS semakin tak terjangkau oleh masyarakat miskin. Akibatnya, masyarakat miskin makin jauh dari pelayanan kesehatan yang sangat dibutuhkannya.

Saat ini keuntungan rumah sakit bukan merupakan parameter penting untuk menilai keberhasilan seorang direktur utama rumah sakit. Pasalnya, di masa lalu banyak rumah sakit yang untung, tetapi semakin banyak orang Indonesia yang berobat ke luar negeri. Hal ini bisa ditekan bila para dokter bekerja lebih baik, sehingga kepercayaan kepada dokter meningkat dan tidak akan berobat ke luar negeri.

Pengurangan jumlah orang Indonesia yang berobat ke luar negeri merupakan salah satu ukuran kesuksesan seorang direktur utama RS BLU. Selain itu, saat ini tidak ada alasan lagi dari pihak rumah sakit menolak pasien miskin. Karena, saat ini ada program pengobatan gratis untuk rakyat miskin di kelas tiga dengan mekanisme asuransi kesehatan (Askeskin).

Manajemen keuangan rumah sakit yang sekarang dikelola dengan sistem BLU (Badan Layanan Umum) berarti rumah sakit mempunyai kelonggaran yang lebih untuk mendayagunakan uang pendapatan rumah sakit, bahkan masih mendapat subsidi pula. Kelonggaran mengelola pendapatan rumah sakit hendaknya jangan dimanfaatkan untuk menumpuk keuntungan saja, tapi untuk meningkatkan mutu pelayanan untuk semua pasien, meningkatkan mutu sumber daya manusianya serta mengendalikan tarif pelayanan.

Sekarang ini, parameter keberhasilan telah berubah, bukan lagi semata-mata keuntungan material, tapi keberhasilan melayani masyarakat menjadi unsur yang jauh lebih penting, dalam hal ini harus mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat yang feasibel dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi dan efektivitas.

Indikator perbaikan pelayanan RS adalah indikator yang mengukur tentang kegiatan pelayanan di salah satu rumah sakit seperti pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan pelayanan penunjang, dengan demikian akan memberikan kualitas dan kecepatan pelayanan meningkat.

Sedangkan mutu pelayanan dan manfaat rumah sakit bagi masyarakat adalah dengan mengukur sejauh mana rumah sakit BLU memberikan fasilitas kepada Masyarakat Miskin (Maskin), antara lain proporsi penyediaan fasilitas tempat tidur kelas III diatas 50 persen yang mencerminkan fungsi sosial rumah sakit.

Istilah ‘fungsi sosial”, “subsidi”, dan “merugi”sesungguhnya tidak tepat digunakan untuk sebuah RS Publik. Penggunaan istilah tersebut dalam berbagai diskusi menunjukkan bahwa kita tidak memahami atau pemahaman kita telah terdistorsi tanpa memperhatikan tugas pokok dan fungsi pemerintah. Kita telah mencampur adukan diskusi tentang RS Publik dengan RS swasta. Istilah fungsi sosial, yang umunya diartikan memberikan pelayanan bagi masyarakat yang kurang mampu (yang di Amerika sering disebut uncompensated care), melekat pada RS swasta khususnya yang bertujuan mencari keuntungan atau uang bagi pemegang sahamnya (for profit private hospital). Melayani orang tidak mampu, bukan hanya yang miskin, adalah kewajiban pemerintah yang diberikan antara lain melalui RS Publik, puskesmas, dan upaya-upaya lain.

Sementara keuangan merupakan indikator yang proporsinya paling kecil yaitu 20 persen, maksudnya adalah rumah sakit tidak semata-mata mencari uang tetapi paling penting RS harus berkompetisi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sejak ditetapkannya rumah sakit menjadi BLU, pendapatannya dari tahun ke tahun selalu meningkat murni dari peningkatan pelayanan terhadap masyarakat.

Hal ini juga didukung oleh para Direktur Utama Rumah Sakit untuk ikut mensukseskan program pengobatan gratis untuk rakyat miskin di kelas III RS dengan mekanisme asuransi kesehatan yang dikelola oleh PT. Askes Indonesia.

Kemudian ditegaskan kembali dalam PP No. 23 Tahun 2005 sebagai peraturan pelaksanaan dari asal 69 ayat (7) UU No. 1 Tahun 2004, Pasal 2 yang menyebutkan bahwa BLU bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktek bisnis yang sehat.

Kebanyakan masyarakat jadi miskin jika sakit (the law of medical money). Solusi terhadap permasalahan tersebut adalah daerah harus mengikutinya dengan memberikan penjaminan kesehatan, baik premi yang sepenuhnya berasal dari APBD maupun iur premi dengan peserta. Jika ini dilakukan maka berapapun tarif yang diterapkan oleh RSU BLU tidak menjadi masalah, karena masyarakat telah memperoleh jaminan pemeliharaan kesehatan.

 

KESIMPULAN

Rumah sakit BLU yaitu instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Rumah sakit BLU dapat dikatakan bermutu jika SPM RS BLU, standar RS BLU bermutu, dan indicator RS bermutu dapat terpenuhi. BLU yang diterapkan di rumah sakit secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi sistem manajemen rumah sakit yang bersangkutan. RS BLU yang diharapkan semakin dapat memberikan pelayanan berkualitas bagi masyarakat menengah ke bawah dan bersifat nirlaba sangat berbeda dengan sistem privatisasi rumah sakit yang justru cenderung mendorong RS untuk mendapatkan untung agar dapat terus beroperasi, sehingga semakin menjauhkan masyarakat dari pelayanan kesehatan yang seharusnya untuk mereka.

 

Disusun Oleh:

Anggit Tinarbuka AW

Apriliana Susilowati

Arcindy Iswanty

Ari Andang Pratiwi

Merry Tiffani

Riama Haposanita

 

PEMINATAN ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN KESEHATAN

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG 2011

 

Daftar Pustaka



Aditama, Tjandra.2007.Manajemen Administrasi Rumah Sakit.Jakarta : UI Press

Djojosugito, A. Seluk Beluk Rumah Sakit Berbentuk Perusahaan Jawatan. Jur MARSI Vol.III, No.1, 2002, p.19-23

Gizi.net. Berharap Peningkatan Mutu RS Lewat Badan Layanan Umum. 2005.[www.gizi.net/gklinis] Diakses pada tanggal 19 Mei 2011.

Kemenkes RI.2005.Menkes Minta Privatisasi Rumah Sakit Ditinjau Ulang.Jakarta : Kemenkes RI (Diunduh tanggal : 25 Mei 2011) Diunduh dari : http://www.depkes.go.id/index.php/berita/press-release/717-menkes-minta-privatisasi-rumah-sakit-ditinjau-ulang.html

Norpatiwi, AM Vianey. Aspek Value Added Rumah Sakit Sebagai Bdan Layanan Umum. 2005. [http://www.stieykpn.ac.id/images/artikel/Aspek%20Value%20Added%20Rumah%20Sakit.pdf] Diakses pada tanggal 19 Mei 2011.

Sie Infokum – Ditama Binbangkum, 2008. RUMAH SAKIT PEMERINTAH DAERAH SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM (BLU) [Diunduh tanggal 23 Mei 2011] (http://www.jdih.bpk.go.id/informasihukum/RSUD_BLU.pdf) [diakses tanggal 23 Mei 2011]

Tempo Interaktif.26 Mei 2005.Depkes Tolak Privatisasi Rumah Sakit.Jakarta : Tempo interaktif (Diunduh tanggal 25 Mei 2011)Diunduh dari : http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2005/05/26/brk,20050526-61482,id.html

Thabrany, Hasbullah, 2007. Rumah Sakit Publik Bebentuk BLU: Bentuk Paling Pas Dalam Koridor Hukum Saat ini. [online] (http://staff.ui.ac.id/internal/140163956/material/RumahSakitSebagaiBadanLayananUmum.pdf) [diakses tanggal 23 Mei 2011]

Yulianti, Anni. Studi tentang Kesiapan Rumah Sakit Swadana dalam Menghadapi Desentralisasi menuju Otonomi Daerah (Suatu Studi di RSUD Pasar Rebo dan RSUP Fatmawati), Center for Research and Development of Health Service and Technology, NIHRD. 2001