Monday, January 5, 2015

Multi Akad "Hybrid Contract"



BAB I
PENDAHULUAN

  1. LATAR BELAKANG
Perkembangan perbankan dan keuangan syariah mengalami kemajuan yang sangat pesat dan menghadapi tantangan yang makin kompleks. Perbankan dan lembaga keuangan syariah harus bisa memenuhi kebutuhan bisnis modern dengan   menyajikan produk-produk   inovatif dan lebih variatif serta  pelayanan yang memuaskan. Tantangan ini menuntut para praktisi, regulator, konsultan, dewan syariah dan akademisi bidang keuangan syariah untuk senantiasa aktif dan kreatif dalam memberikan respon terhadap perkembangan tersebut. Para praktisi dituntut secara kreatif melakukan inovasi produk; regulator membuat regulasi yang mengatur dan mengawasi produk yang laksanakan oleh praktisi, Dewan syariah dituntut secara aktif dan kreatif mengeluarkan fatwa-fatwa yang dibutuhkan industri sesuai tuntutan zaman, dan akademisi pun dituntut memberikan pencerahan ilmiah dan tuntunan agar produk maupun regulasi mendukung kebutuhan modern dan benar-benar tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariah.
Salah satu pilar penting untuk menciptakan produk perbankan dan keuangan syariah dalam menjawab tuntutan kebutuhan masyarakat modern adalah pengembangan hybrid contract (multi akad).  Bentuk akad tunggal sudah tidak mampu meresponi transaksi keuangan kontemporer. Sehingga metode hybrid contract seharusnya menjadi unggulan dalam pengembangan produk.
Fakta menunjukkan, bahwa inovasi produk perbankan syariah di Indonesia masih kurang dan masih jauh tertinggal. Produknya  masih  monoton dan bahkan terkesan kaku, tidak dinamis. Berdasarkan kajian dari praktisi perbankan syariah dari Kuwaity Investment Company., Baljeet Kaur Grewal (2007), Indonesia menduduki kluster ketiga dalam inovasi produk bank  syariah dan pengembangan pasar. Sedangkan kluster keempat yang merupakan kluster tertinggi adalah Malaysia, Uni Emirat Arab dan Bahrain. Kluster keempat adalah negara yang paling inovatif dan variatif dalam pengembangan produk. Sementara Indonesia, Brunei Darussalam dan Afrika Utara, Turkey dan Qatar  berada di bawah negara kluster keempat. Dengan demikian, negara-negara ini (Indonesia, Brunei, Afrika Urata, Trurley dan Qatar), masih kalah jika dibandingkan dengan kluster keempat.

  1. RUMUSAN MASALAH
Dalam makalah ini akan dipaparkan tentang produk perbankan hybrid contract dengan mengacu pada rumusan masalah antara lain menjelaskan tentang
1.      Apa yang dimaksud dengan hybrid contract?
2.      Bagaimana landasan hukum dari hybrid contract tersebut?
3.      Apa saja produk hybrid contract tersebut?



BAB II
PEMBAHASAN

A.    Hybrid Contract
Terdapat hubungan yang kuat antara inovasi produk dengan pengembangan pasar bank syariah. Artinya semakin inovatif bank syariah membuat produk, semakin cepat pula pasar berkembang. Maka lemahnya inovasi produk bank syariah, bagaimanapun akan berimbas secara signifikan kepada lambatnya pengembangan pasar (market expansion). Lemahnya inovasi produk dan pengembangan pasar (market expansion) bank syariah harus segera di atasi, agar akselerasi pengembangan bank syariah lebih cepat. Inovasi produk diperlukan agar bank syariah bisa lebih optimal dalam menghadapi fenomena global. Karena itu harus melakukan inisiatif dalam pengembangan pasar dan  pengembangan produk.
Kurangnya inovasi produk antara lain, dikarenakan kemampuan SDM  yang masih terbatas. Tahapan untuk mengembangkan produk dengan kreatif dan inovatif terkendala karena saat ini kemampuan SDM bank syariah yang masih terbatas ini masih dalam tahap untuk memahami konsep produk yang sudah ada. Para officer bank syariah umumnya sudah memahami konsep dasar produk syariah yang sudah ada, namun masih banyak officer bank syariah yang belum memahami dengan baik konsep dan penerapan fatwa-fatwa Dewan Syarah Nasional yang jumlahnya sudah mencapai 73 fatwa. Banyak fatwa DSN MUI yang belum diterapkan sebagian besar bank syariah, seperti pembiyaan rekening koran, pembiayaan multi jasa, syirkah mutanaqishah, mudharabah musytarakah, ijarah muwazy, hiwalah pada anjak piutang, dan lain-lain.
Dr. Mabid Al-Jarhi, mantan direktur IRTI IDB pernah mengatakan, kombinasi akad di zaman sekarang adalah sebuah keniscayaan. Hambatannya terletak pada literatur ekonomi syariah yang ada di Indonesia sudah lama mengembangkan teori bahwa syariah tidak membolehkan dua akad dalam satu transaksi akad (two in one). Larangan ini belum dikaji kembali sehingga menyempitkan pengembangan produk bank syariah. Sebetulnya syariah membolehkannya dalam ruang lingkup yang sangat luas.
Dalam kajian fiqh, istilah yang digunakan untuk menyebut multi akad adalah al-‘uqûdu murakkabah, yaitu akad-akad berganda yang terhimpun dan diletakkan pada sesuatu yang lain sehingga menumpuk. Sedangkan dalam trend  modern, istilah ‘uqudu murakkabah sering disebut dengan istilah hybrid contract, pencangkokan sesuatu kepada sesuatu yang lain sehingga menjadi bagian dari sesuatu. Atau dengan kata lain yang dimaksud hybrid contract adalah suatu kontrak yang menghimpun beberapa kontrak dalam satu kontrak.
Buku-buku teks fikih muamalah kontemporer, menyebut istilah hybrid contract dengan  istilah yang beragam, seperti al-’uqûd  al-murakkabah (akad-akad yang tersusun), al-’uqûd  al-muta’addidah (akad-akad yang berbilang), al-’uqûd al-mutaqâbilah (akad yang berhadapan-berpasangan), al-’uqûd al-mujtami’ah (akad-akad yang berhimpun), dan al-’Ukud al-Mukhtalitah (akad-akad yang bercampur), al-‘ukud al-mutakarrirah (akad-akad yang berulang), dan al-‘ukud al-mutadakhilah (akad yang satu masuk kepada akad yang lain. Namun istilah yang paling populer ada dua macam, yaitu al-ukud al-murakkabah dan al-ukud al mujtami’ah. Adapula menggunakan istialah al-ukud almutajanisah (akad-akad yang sejenis).
Al-‘Imrani dalam buku Al-Ukud al-Maliyah al-Murakkabah dan Dr. Nazih Hammad dalam buku Al-’uqûd al-Murakkabah fî al-Fiqh al-Islâmy (2005) mendefinisikan hybrid contract sebagai berikut
Kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih, seperti jual beli dengan sewa menyewa, hibah, wakalah, qardh, muzara’ah, sharaf (penukaran mata uang), syirkah, mudharabah dst. sehingga semua akibat hukum akad-akad yang terhimpun tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, sebagaimana akibat hukum dari satu akad.
Sementara itu  Abdullah al-“Imrani mendefinisikan hybrid contract yaitu himpunan beberapa akad kebendaan yang dikandung oleh sebuah akad baik secara gabungan maupun secara timbal balik, sehingga seluruh hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai akibat hukum dari satu akad.
Kedua definisi di atas tampaknya mirip dan tidak terdapat perbedaan. Hybrid contract itu dipandang sebagai satu kesatuan akad  dan semua akibat hukum akad-akad yang tergabung  tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, sebagaimana akibat hukum dari satu akad.
Menurut asy-Syatibi, penelitian terhadap hukum Islam menunjukkan bahwa dampak hukum dari hybrid contract tidak sama seperti saat akad itu berdiri sendiri-sendiri. Akan tetapi harus dicatat, meskipun sudah menjadi satu kesatuan, dalam pembuatan draft kontrak, akad-akad yang tergolong hybrid tersebut ada yang dapat digabungkan dalam satu title kontrak dan ada pula yang dipisahkan. Untuk musyarakah mutanaqishah, akad syirkah milk, dibuat terpisah dengan akad ijarah, demikian pula akad pembiayaan take over, masing-masing akadnya dipisahkan, namun dipandang sebagai satu kesatuan.

B.     Landasan Fiqh dan Pendapat Ulama
Memang ada tiga buah hadits Nabi Saw yang menunjukkan larangan penggunaan hybrid contract. Adapun hadits yang berkaitan dengan larangan dalam multi akad dalam transaksi antara lain
“Rasulullah Saw melarang dua akad dalam satu transaksi (Muslim 3/1565, Nasa’i 7/4674, Ibnu Majah 2/2477) karena di dalamnya terdapat suatu kesamaran, tipuan, kelaliman, aib, kerancuan pada ungkapan penawaran dan besar kemungkinan terjadinya kecurangan.” Diriwayatkan Ahmad dalam kitabnya Musnad, dari Abdullah bin Mas’ud bahwa Rasulullah Saw melarang dua akad dalam satu transaksi.
Rasulullah Saw bersabda, “Tidak halal dua syarat yang ada dalam jual beli”. (HR Abu Dawud dan Tirmidzi). Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Mughni berkata, “Dilarang dua syarat dalam satu akad jual beli”.
Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwaththa’ berkata, “Yahya meriwayatkan kepadaku dari Malik, ia telah mendapat kabar bahwa Rasulullah Saw melarang dua jual beli dalam satu transaksi. (Shahih, HR Tirmidzi No. 1231, Nasa’i No. 4632, Ahmad No. 9582 (2/432), Ibnu Hibban No. 4973 (11/347) dan Al-Baihaqi No. 10.660 (5/343).
Ketiga hadits itu berisi tiga larangan,  pertama larangan  bai’ dan salaf, kedua, larangan bai’ataini fi bai’atin, dan ketiga larangan shafqataini fi shafqatin. Ketiga hadits itulah yang selalu dijadikan rujukan para ahli, konsultan dan banker syariah tentang larangan akad  two in one dalam satu transaksi. Namun harus dicatat, larangan itu hanya berlaku kepada beberapa kasus saja. Bahkan hadits kedua dan ketiga maknanya sama, walaupun redaksinya berbeda. Maksud Hadits shafqataini fi shafqatin adalah bai’ataini fi bai’atin (dua jual beli dalam satu jual beli).
Kasus pertama yang dilarang, adalah menggabungkan akad qardh dengan jual beli sesuai dengan sabda Nabi Saw tentang hal tersebut. “Dari Abu Hurairah, Rasulullah melarang jual beli dan pinjaman”. (HR. Ahmad)
Kasus Kedua, bai’al-‘inah, Pendapat ini dikutip dari pandangan Ibnu Qayyim yang menyatakan, bahwa dari 14 penafsiran terhadap hadits bai’atain fi bai’atin (dua akad dalam satu transaksi), penafsiran yang paling shahih adalah bai’ al-‘inah tersebut.
Kasus ketiga yang dilarang, adalah penjual menawarkan dua harga atau beberapa harga kepada pembeli, misalnya, harga barang jika kontan Rp 10 juta, jika cicilan Rp 12 juta, kemudian pembeli menerima (mengucapkan qabul), tanpa terlebih dahulu memilih salah satu harganya, Bentuk jual beli ini dilarang karena tidak jelas harganya (gharar).
Itulah tiga kasus hybrid contract yang dilarang berdasarkan hadits Nabi Saw. Menurut pandangan ulama, Aliudin Za’tary dalam buku Fiqh al-Muamalah al-Maliyah al-Muqaran mengatakan “Tidak ada larangan dalam syariah tentang  penggabungan dua akad dalam satu transaksi, baik akad  pertukaran (bisnis) maupun akad tabarru’. Hal ini berdasarkan keumuman dalil-dalil yang memerintahkan  untuk memenuhi (wafa) syarat-syarat dan akad-akad” Dengan demikian, hukum multi akad adalah boleh.
Mayoritas ulama Hanafiyah, sebagian pendapat ulama Malikiyah, ulama Syafi’iyah, dan Hanbali berpendapat bahwa hukum hybrid contract adalah sah dan diperbolehkan menurut syariat Islam. Ulama yang membolehkan beralasan bahwa hukum asal dari akad adalah boleh dan sah, tidak diharamkan dan dibatalkan selama tidak ada dalil hukum yang mengharamkan atau membatalkannya. (Al-‘Imrâni, Al-’uqûd al-Mâliyah al-Murakkabah). Kecuali menggabungkan dua akad yang menimbulkan riba atau menyerupai riba, seperti menggabungkan qardh dengan akad yang lain, karena adanya larangan hadits menggabungkan jual beli dan  qardh. Demikian pula menggabungkan jual beli cicilan dan jual beli cash dalam satu transaksi
Nazih Hammad dalam buku al-’Uqûd al-Murakkabah fi al-Fiqh al-Islâmy menuliskan, ”Hukum dasar dalam syara’ adalah bolehnya melakukan transaksi  hybrid contract, selama setiap akad yang membangunnya ketika dilakukan sendiri-sendiri hukumnya boleh dan tidak ada dalil yang melarangnya. Ketika ada dalil yang melarang, maka dalil itu tidak diberlakukan secara umum, tetapi mengecualikan pada kasus yang diharamkan menurut dalil itu. Karena itu, kasus itu dikatakan sebagai pengecualian atas kaidah umum yang berlaku yaitu mengenai kebebasan melakukan akad dan menjalankan perjanjian yang telah disepakati. (Nazîh Hammâd, al-’uqûd al-Murakkabah fi al-Fiqh al-Islâmy)
Demikian pula dengan Ibn al-Qayyim, ia berpendapat bahwa hukum asal dari akad dan syarat adalah sah, kecuali yang dibatalkan atau dilarang oleh agama. (Ibn al-Qayyim, I’lâm al-Muwaqqi’în)
Asy-Syâtiby menjelaskan perbedaan antara hukum asal dari ibadat dan muamalat. Menurutnya, hukum asal dari ibadat adalah melaksanakan (ta’abbud) apa yang diperintahkan dan tidak melakukan penafsiran hukum.  Sedangkan hukum asal dari muamalat adalah mendasarkan substansinya bukan terletak pada praktiknya (iltifât ila ma’âny). Dalam hal ibadah tidak bisa dilakukan penemuan atau perubahan atas apa yang telah ditentukan, sementara dalam bidang muamalat terbuka lebar kesempatan untuk melakukan perubahan dan penemuan yang baru, karena prinsip dasarnya adalah diperbolehkan (al-idzn) bukan melaksanakan (ta’abbud). (Asy-Syâtiby, al-Muwâfaqât)
Pendapat ini didasarkan pada beberapa nash yang menunjukkan kebolehan multi akad dan akad secara umum. Pertama firman Allah dalam surat al-Mâidah ayat 1 yang artinya: “Wahai orang-orang yang beriman penuhilah olehmu akad-akad”. (QS. Al-Mâidah : 1)

C.    Macam-macam Hybrid Contract
Pertama, hybrid contract yang mukhtalithah (bercampur) yang memunculkan nama baru, seperti bai’ istighlal, bai’ tawarruq, musyarakah mutanaqishah dan bai’ wafa’.
  1. Jual beli istighlal merupakan percampuran 3 akad, yaitu 2 akad jual beli dan ijarah, sehingga bercampur  3 akad. Akad ini disebut juga  three in one.
  2. Jual Beli Tawarruq percampuran 2 akad jual beli. Jual Beli 1 dengan pihak pertama, Jual Beli kedua dengan pihak ketiga.
  3. Musyarakah Mutanaqishah (MMQ). Akad ini campuran akad syirkah milik dengan Ijarah yang mutanaqishah atau jual beli yang disifati dengan mutanaqishah (decreasing). Percampuran akad-akad ini melahirkan nama baru, yaitu musyarakah mutanaqishah (MMQ). Substansinya hampir sama dengan IMBT (Ijarah Muntahiya bi Tamlik), karena pada akhir periode barang menjadi milik nasabah, namun  bentuk ijarahnya berbeda, karena transfer of title ini bukan dengan janji hibah atau beli, tetapi karena transfer of tittle yang mutanaqishah, karena itu  sebutannya ijarah saja, bukan IMBT.
  4. Bai’ wafa’ adalah percampuran (gabungan) 2 akad jual beli yang melahirkan nama baru. Pada  awal kelahirannya di abad 5 Hijriyah, akad  ini merupakan multiakad (hybrid), tetapi dalam proses sejarah menjadi 1 akad, dengan nama baru  yaitu bai’ wafa’.
Kedua Hybrid Contract yang mujtami’ah/mukhtalitah dengan nama akad baru, tetapi menyebut nama akad yang lama, seperti  sewa beli (bai’ takjiri) lease and purchase. Contoh lain ialah mudharabah musytarakah pada asuransi jiwa dan deposito bank syariah.
Contoh lainnya ialah menggabungkan wadiah dan mudharabah pada GIRO, yang bisa disebut Tabungan dan Giro Automatic Transfer Mudharabah dan Wadiah. Nasabah mempunyai 2 rekening, yakni tabungan dan giro sekaligus (2 rekening dlm 1 produk). Setiap rekening dapat pindah secara otomatis jika salah satu rekening membutuhkan.
Contoh lain ialah sewa beli (lease and purchase). Menurut buku Fiqh Muamalah al-Mu’ashirah, Usman Tsabir, sewa beli hukumnya boleh, tidak terdapat gharar padanya. Menurutnya, “Sesungguhnya ulama berbeda pendapat tentang hukum menggabungkan dua akad; antara jual beli dan ijarah. Sebagian ulama mengatakan boleh, yaitu ulama Malikiyah dan Imam asy-Syafi’iy dalam salah satu pendapatnya, juga Qadhi dari Ulama Hanabilah  Sebagian ulama lainnya mengatakan tidak boleh”.
Selanjutnya Dr.Usman Tsbir mentarjih sebagai berikut, “Tetapi pendapat yang paling kuat adalah pendangan yang membolehkan. Inilah pendapat yang paling nyata (realistis), karena barang (obyek) yang dibeli dan jasa yang dilakukan, keduanya membutuhkan iwadh’, bisa berlaku masing-masing dan bisa pula digabung sekaligus. Perbedaan sewa dan beli tidak merusak sahnya akad. Karena perbedaan hukum (ketentuan) dua akad tidak mencegah  sahnya akad. Di antara dalil yang menguatkan pendapat yang membolehkan penggabungan akad jual beli dan ijarah (two in one), adalah kaedah dasar dalam pertukaran, Tidak ada dalil yang mengharamkannya. Hukumnya boleh karena dasar istishab”
Ketiga Hybrid Contract, yang akad-akadnya tidak bercampur dan tidak melahirkan nama akad baru. tetapi nama akad dasarnya tetap ada dan dipraktikkan dalam suatu transaksi. Contohnya :
1.      Kontrak  akad pembiayaan take over pada  alternatif 1 dan 4 pada fatwa DSN MUI No  31/2002
2.      Kafalah wal ijarah serta qardh dan ijarah  pada kartu kredit,
3.      Wa’ad untuk wakalah murabahah, ijarah, musyarakah, dll pada pembiayaan rekening koran or line facility
4.      Murabahah wal wakalah pd pembiayaan murabahah basithah.
5.      Wakalah bil ujrah pada L/C, RTGS,  General Insurance, dan Factoring,
6.      Kafalah wal Ijarah pada L/C, Bank Garansi, pembiayaan multi jasa / multi guna, kartu kredit.
7.      Mudharabah wal murabahah/ijarah/istisna pada pembiayaan terhadap karyawan koperasi instansi.
8.      Hiwalah dan syirkah  pada factoring.
9.      Rahn wal ijarah pada REPO, SBI dan, SPN dan  SBSN
10.  Qardh, Rahn dan Ijarah pada produk gadai emas di bank syariah
11.  Dalam transaksi pasar uang antar bank syariah yang menggunakan  bursa komoditas dibutuhkan 5 akad, yaitu
a.       Akad bai’ antara bank surplus (peserta komersial) dengan pedagang komoditas (peserta komersial),
b.      Akad murabahah antara bank surplus dengan bank deficit (konsumen komoditas),
c.       Akad  bai’ antara bank deficit  dengan pedagang  komoditas ’,
d.      Wakalah  antara bank deficit kepada agen atau Bursa Berjangka Jakarta,
e.       Akad bai’ muqayadhah, antara sesama pedagang komodity.
Keempat, Hybrid Contract  yang  mutanaqidhah (akad-akadnya berlawanan).  Bentuk ini dilarang dalam syariah.  Contohnya menggabungkan akad jual beli dan pinjaman (bai’ wa salaf). Contoh lain, menggabungkan qardh wal ijarah dalam satu akad. Kedua contoh tersebut dilarang oleh nash (dalil) syariah, yaitu hadits Rasulullah Saw. Contoh lainnya: menggabungkan  qardh dengan janji hadiah.
Selain itu, ada pula hybrid contract yang mustatir (tersembunyi), Misalnya, tabungan mudharabah di bank syariah. Akad yang digunakan pada saat transkasi hanyalah satu akad yakni mudharabah, namun, sebenarnya dalam akad tersebut tidak cukup hanya satu akad, harus ada akad lain sebagai tambahan, yaitu kafalah, karena ketika nasabah menarik dana di ATM bersama, bukan ATM bank bersangkutan, diperlukan akad kafalah. Namun akad tersebut tidak disebutkan, melainkan tersembunyi (mustatir)  karena sudah menjadi ‘urf perbankan dimana setiap tabungan, dapat ditarik di ATM  tertentu (ATM bersama).
Dalam sukuk ijarah, sebenarnya terdapat tiga akad, yaitu akad bai’ (bai’ al-manfa’ah), akad ijarah dan akad bai’ kembali. Namun, dalam penamaan biasanya disebut sukuk ijarah saja.
Dalam praktek legal (hukum) di lembaga keuangan syariah, ada hybrid contract, yang akad-akadnya harus dipisahkan dan ada pula yang boleh disatukan dalam satu dokumen (satu materai). Akad syirkah munataqishah, harus dipisahkan akad-akadnya, akad pertama ialah syirkah milik, dan akad kedua  adalah ijarah yang khusus. Semua ulama mengharuskan terpisahnya dua akad tersebut.
Dalam Gadai syariah terdapat tiga akad, yaitu rahn, qardh (dayn) dan ijarah. Akad rahn dan dain (hutang), boleh disatukan, karena memang harus bersatu dalam satu kertas, sedangkan akad ijarah sebaiknya dipisahkan, untuk menghindari kesan penafsiran ijarah itu atas dasar hutang (qardh). Ijarah tidak terkait dengan qardh, melainkan terkait dengan penyewaaan tempat, keamanan, dsb.
Dalam kartu kredit terdapat dua akad, yaitu kafalah dan  ijarah pada ketika pembelian barang di merchant, dan kedua akad qardh dan ijarah, ketika penarikan uang.
Dalam pembiayaan take over banyak sekali alternative hybrid contract di dalamnya berdasarkan fatwa DSN MUI No 31/2002. Antara lain, gabungan akad qardh, bai’ dan Ijarah Muntahiyah bit Tamlik (IMBT) atau murabahah. Jika menggunakan akad murabahah, mirip dengan bai’ al-‘inah, maka seharusnya dihindari. Akad bai’ dalam pembiyaan take over dapat dilakukan di bawah tangan (secara fikih saja, tanpa notaris), karena hanya sebagai bridging of  financing. Peran notaris hanyalah  ketika akad murabahah berlangsung.
Dalam praktik hedging (tahawwuth) melalui Islamic swap, akadnya juga hybrid, pertama dapat menggunakan double qardh, kedua sharf biasa dan wa’ad, ketiga, tawarruq timbal balik  (double tawarruq).Semuanya adalah hybrid contract.

D.    Hybrid Contract yang Dilarang
Dalam hadis, Nabi secara jelas menyatakan dua bentuk multi akad yang dilarang. (1) Multi akad dalam jual beli (bai’) dan pinjaman (بيع و سلف ), (2) Dua akad jual beli dalam satu akad jual beli ( بيعتين فى بيعة واحدة ), dan (3) Dua akad  dalam satu transaksi (فى صفقة واحدة صفقتين )
  1. Menggabungkan  akad  Bai’ (jual beli ) dan Salaf dan (pinjaman)
Dalam sebuah hadis disebutkan: “Dari Abu Hurairah, Rasulullah melarang jual beli dan pinjaman”. (HR. Ahmad)
Misalnya Ali meminjamkan (qardh) sebesar 1000 dirham, lalu dikaitkan dengan penjualan barang yang bernilai 900 dirham, tetapi harga penjualan itu tetap harga 1000 dirham.
Seolah-olah Ali memberi pinjaman 1000 dengan akad qardh, dan menjual barang seharga 900, agar mendapatkan margin 100 dirham. Di sini Ali  memperoleh kelebihan 100, karena harga penjualan barang menjadi Rp 1000. Namun menurut Imrani, tidak selamanya diharamkan, karena jika harga barang sesuai dengan harga pasar, maka tidak menjadi masalah hybrid contract antara qardh dan jual beli.
Ibn Qayyim berpendapat bahwa Nabi melarang multi akad antara akad salaf (memberi pinjaman/qardh) dan jual beli, untuk menghindari terjurumus kepada riba yang diharamkan. Namun, jika kedua akad itu terpisah (tidak tergantung, muallaq) hukumnya boleh.
Penegasan : Larangan ini hendak menunjukkan bahwa qardh tidak boleh dikaitkan dengan akad apapun, qardh adalah akad tabarru’, bukan akad bisnis.
  1. Bai’atan fi Bay’ataini (dua akad jual beli dalam satu jual beli)
Larangan penghimpunan dua akad jual beli dalam satu akad jual beli didasarkan pada hadis Nabi yang berbunyi:
“Dari Abu Hurairah, berkata: “Rasulullah melarang dua jual beli dalam satu jual beli”. (HR. Malik)
Redaksi hadits yang mirip dengan hadits di atas, adalah shafqatain fi shafqatin wahidah (dua transaksi dalam satu transaksi). Banyak tafsir tentang hadits ini Pendapat yang dipilih (râjih) adalah pendapat yang mengatakan bahwa akad demikian menimbulkan ketidakjelasan harga dan menjerumuskan ke riba.
Misalnya seorang penjual berkata kepada orang banyak di sebuah jamaah, ”Saudara-saudara, saya menjual barang ini Rp 1 Juta, jika dibayar cash, dan Rp 1,2 juta jika cicilan setahun”. Lalu seorang yang hadir berkata, “Saya beli”. Di sini telah terjadi ijab dan qabul, sementara harganya tidak jelas, karena dipilihkan dua macam harga.
Ada pula yang menafsirkan: seseorang menjual suatu barang dengan  cicilan, dengan syarat pembeli harus menjual kembali kepada orang yang menjual itu dengan harga lebih rendah secara kontan. Akad al-’Inah ini merupakan hîlah dari riba. Inilah yang disebut bai’ al’inah. Menurut Ibnu Qayyim, penafsiran inilah yang paling kuat.




E.     Ketentuan (Dhawabith) Hybrid Contract
Larangan Hybrid Contract disebabkan beberapa hal, diantaranya:
  1. Dilarang karena Nash Agama
“Dari Abu Hurairah, berkata: “Rasulullah melarang dua jual beli dalam satu jual beli”. (HR. Malik)
Larangan penghimpunan dua akad jual beli dalam satu akad jual beli didasarkan pada nash hadis, “Dari Abu Hurairah, berkata: “Rasulullah melarang dua jual beli dalam satu jual beli”. (HR. Malik). Dalam sebuah hadis disebutkan: “Dari Abu Hurairah, Rasulullah melarang jual beli dan pinjaman”. (HR. Ahmad)
Selain perspektif nash agama, larangan ini sesungguhnya dikarenakan transaksi itu mengandung riba dan gharar.
  1. Dilarang karena Hilah kepada Riba
Contohnya ialah Jual Beli al-I’nah. Jual beli dilarang karena hilah kepada riba. Contoh berikutnya ialah praktik tawarruq munazzam yang berputar dan bank surplus bertindak juga sebagai wakil pembeli dalam menjual barang ke agen di bursa sebagaimana yang difatwakan ulama.
Contoh berikutnya menggabungkan akad tawarruq, wakalah dan wadi’ah untuk pembiyaaan multi guna. Di mana pihak ketiga adalah anak perusahaan dari Bank Islam yang memberikan dana.
  1. Multi Akad Menyebabkan Jatuh ke Riba.
Setiap multi akad yang mengantarkan pada yang haram, seperti riba, hukumnya haram, meskipun akad-akad yang membangunnya adalah boleh, seperti menggabungkan qardh dengan janji hadiah.
Penghimpunan beberapa akad yang hukum asalnya boleh namun membawanya kepada yang dilarang menyebabkan hukumnya menjadi dilarang. seperti: multi akad antara akad salaf dan jual beli. Contoh, A meminjamkan uang kepada B sebesar Rp 1 juta, dengan ketentuan B harus membeli hand phone A dengan harga sekian.
Multi akad dari gabungan qardh dan hibah/manfaat lain dilarang syariah. Ulama sepakat mengharamkan qardh yang dibarengi dengan persyaratan imbalan lebih, berupa hibah atau lainnya. Misalnya A meminjamkan uang kepada si B, dengan syarat A menempati rumah si B. Contoh lain C meminjamkan kpd D uang Rp 200.000, tetapi C memakai motor D selama 3 hari. Termasuk dalam kategori ini menggabungkan Qardh dgn Ijarah dalam satu transaksi, kecuali ijarahnya sebatas biaya operasional, yaitu untuk menutupi riel cost.
Malikiyah melarang multi akad dari akad-akad yang berbeda hukumnya, seperti antara akad qardh dengan ijarah.
  1. Multi Akad Menyebabkan Jatuh ke Gharar.
Misalnya sebuah perusahaan multifinance menjual mobil kepada nasabah, dengan harga tertentu, misalkan Rp 250 juta untuk masa 24 bulan, tanpa urbun di awal. Namun perusahaan itu  menawarkan beberapa alternatif  besaran urbun, tanpa ditetapkan (dipilih) salah satu alkternatif besaran urbunnya. Jika urbun dibayar bulan ke enam, harganya lebih murah, jika bulan ke 13  harga urbunnya sekian, dst. Dengan beragamnya harga tersebut, maka tidak ada kepastian harga pembelian barang tersebut.Inilah yang disebut dengan gharar.  




BAB III
PENUTUP

Di perbankan syariah, sebuah produk yang ditawarkan akan senantiasa melekat dengan akad yang menyertaianya. Hal ini didasarkan bahwa posisi akad dalam produk perbankan syariah menjadi penentu keabsahan transaksi. Dengan kata lain, syah tidaknya sebuah transaksi akan sangat ditentukan oleh akad yang menyertainya.
Pada awalnya,  satu produk cukup satu akad. Namun pada perkembangannya, produk-produk yang ditawarkan bank syariah tidak cukup menggunakan satu akad, tetapi diparalelkan dengan akad-akad yang lain. Ketika suatu produk membutuhkan banyak akad, maka pada tahap inilah disebut hybrid contract.
Fenomena hybrid contract di perbankan syariah merupakan gejala yang menarik untuk dikaji secara akademik. Oleh karena itu, tulisan ini lebih memfokuskan pada bahasan mengenai pengertian hybrid contract, prinsip, pola desain, dan kedudukan hukum hybrid contract.
Hybrid Contracts sebenarnya bukanlah teori baru dalam  khazanah fiqih muamalah. Para ulama klasik Islam sudah lama mendiskusikan topik ini berdasarkan dalil-dalil syara’ dan ijtihad yang shahih. Namun, dalam kajian fiqih muamalah di pesantren bahkan di Perguruan Tinggi Islam, isu ini kurang banyak dibahas, karena belum banyak bersentuhan dengan realita bisnis  di masyarakat. Pada masa kemajuan lembaga keuangan dan perbankan di masa sekarang, konsep dan topic hybrid contracts kembali mengemuka dan menjadi teori dan konsep yang tak terelakkan. Sejumlah buku dan karya ilmiah pun bermunculan membahas dan merumuskan teori al-‘ukud al-murakkabah (hybrid contracts) ini, terutama karya-karya ilmiah dari Timur Tengah.
Tanpa memahami konsep dan teori hybrid contracts, maka seluruh stake holders  ekonomi syariah akan mengalami kesalahan dan kefatalan, sehingga dapat menimbulkan kemudhratan, kesulitan dan kemunduran bagi industri keuangan dan perbankan syariah. Semua pihak yang berkepentingan dengan ekonomi syariah, wajib memahami dan menerapkan konsep ini, mulai dari dirjen pajak, regulator (BI dan OJK), bankers/praktisi LKS,  DPS, notaris, auditor, akuntan, pengacara, hakim, dosen (akademisi), dsb.  Jadi semua pihak yang terkait dengan ekonomi dan keuangan syariah wajib memahami teori dan praktek ini dengan tepat dan dengan baik.
DAFTAR PUSTAKA

Agustianto. Inovasi Produk Perbankan Syariah dari Aspek Pengembangan Fikih Muamalah. Makalah tidak diterbitkan. Jakarta: IAEI.
Rivai, Veithzal, Abdul Hadi S, Tatik Mariyanti, Hanan Wihasto. Principle of Islamic Finance Dasar-Dasar Keuangan Islam Saatnya Hijrah ke Sistem Keuangan Islam yang Telah Teruji Keampuhannya. Yogyakarta: BPFE
Nikensari, Sri Indah. 2012. Perbankan Syariah Prinsip, Sejarah dan Aplikasinya. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra.